fatmanadia

Ingin selalu melihat Mereka tersenyum Bangga

“Cita-cita atau Cinta”

Subuh masih jauh. Kokok ayam pun belum terdengar, namun Fikri sudah menajamkan matanya, di atas sajadah ia bersimpuh. Tangannya menengadah jauh ke langit, seperti meminta sesuatu yang sangat ia butuhkan. Pandangannya nanar oleh karena matanya berkaca-kaca. Mulutnya terus mengucap doa kepada Tuhannya. Berharap sebuah petunjuk dari istikharah yang senantiasa ia lakukan beberapa hari terakhir ini.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Mengetahui apa yang tidak kuketahui… sungguh hati ini telah pasrah pada ketentuan-Mu dan kuyakin apa yang terjadi padaku adalah atas kehendak-Mu. Atas apa yang saat ini kualami, tiada yang dapat kulakukan selain bertanya kepada-Mu bagaimana baiknya keputusan yang kuambil. Ya Allah, jika memang kami berjodoh maka segerakanlah kami. Jika bukan, maka selamatkanlah kami dari fitnah.

Usai mengucap doa, Fikri mengusap wajahnya dengan dua telapak tangannya. Hatinya tak dapat menentukan apakah ia menerima atau tidak permintaan seorang akhwat yang kini lembaran biodatanya masih tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Ia masih mengingat betul wajah manis dalam foto yang disertakan dalam lembaran itu.

Sepekan lalu ia didatangi dua orang akhwat di teras masjid. Dengan begitu sopan, dua akhwat tadi menyampaikan misinya, yakni pesan dari temannya untuk minta dinikahi oleh Fikri. Lugas, namun suatu keanehan bagi lelaki yang baru menginjak usia 23 itu.

“Sahabat kami, sudah lama menyimpan niatan ini. Baru kali ini sempat tersampaikan, itu pun setelah mendapat banyak masukan dari orang-orang terdekatnya. Insya Allah, sahabat kami ini orangnya solehah. Biodata lengkapnya bisa dilihat di sini.” Ujar salah seorang dari akhwat itu seraya menyerahkan amplop coklat seperti amplop untuk melamar kerja.

“Jika ada yang belum jelas, silakan langsung hubungi beliau. Ada nomor kontaknya di situ.” Sambung yang satunya sambil menunjuk amplop tersebut.

Fikri tak dapat berkata-kata, berfikir pun tak mampu. Ini baru pertama kalinya ada gadis yang minta dinikahi. Terbayang kisah cinta Rasulullah dengan Ibunda Khadijah, yang diawali dengan permintaan Ibunda untuk dinikahi Rasulullah. Bagaimanapun, ini pengalaman yang membuat tulang lututnya serasa lepas. Ia begitu lemas…

Ketika dua akhwat itu pergi dengan salam yang tegas namun lembut, Fikri masih tak dapat memijak bumi. Ia berada di luar kesadarannya, dan ingin segera menyentuh air wudhu untuk menenangkan rasa bingungnya. Tangannya basah karena berkeringat dingin, sehingga sebagian amplop itu turut basah pula.

Sesampainya di asrama pesantren, barulah ia berani membuka amplop itu setelah selesai sholat Isya. Hal itu ia sesali karena akibatnya adalah ia tak dapat tidur, pikirannya jadi terbayang sosok manis dalam foto itu, ditambah informasi dalam biodata tersebut yang aduhai menunjukkan bahwa gadis yang minta dinikahi itu bukanlah akhwat sembarangan. Untuk menerimanya, Fikri malu, apakah ia pantas menjadi pendamping hidup akhwat itu? Namun untuk menolaknya pun, ia tak bisa tergesa-gesa.

Salah satu hal yang membuatnya ragu dan banyak menimbang adalah kondisi keluarganya di Semarang. Masih ada dua orang adiknya yang masih sekolah, sedangkan orangtuanya bukan termasuk keluarga berada dan mengharap-harap Fikri sebagai anak ketiganya itu sukses. Bisa kuliah sampai ke luar negeri, bisa bekerja enak, hidup mapan dan tidak kesusahan seperti orangtuanya. Terbukti doa mereka mampu membuat Fikri masih bisa belajar sampai S1 dengan bantuan beasiswa.

Hal lain yang juga amat berat baginya adalah, ia sedang mendaftar untuk mendapat beasiswa ke Madinah. Ia ingin bisa belajar agama di sana, agar suasananya bisa terasa dekat dengan Rasulullah. Tak terhitung banyaknya doa yang ia panjatkan untuk mendapat beasiswa itu.

Gundahnya terasa menggunung saat membaca pesan dalam lembar bioadata akhwat bernama Sabila itu. Ana tunggu keputusan Akhy paling lama dua pekan setelah Akhy menerima biodata ana. Jazakallahu khairan.

Sabila. Nama akhwat pemberani itu. Di kampus, termasuk mahasiswa yang aktif di kegiatan kemuslimahan, namun Fikri tak pernah melihatnya. Orangtuanya berada di Magelang dan memiliki sebuah pesantren yang cukup terkenal. Dia bungsu dari sepuluh bersaudara. Kuliah di Jogja mengambil jurusan kedokteran umum. Cita-citanya adalah membuat sebuah klinik gratis di desa terpencil entah di mana, atau pergi ke Palestina atau daerah konflik lainnya untuk menyumbangkan keahliannya dalam hal medis. Ia pun amat menyukai dunia jurnalistik. Satu hal lagi yang membuat Fikri semakin berdebar ketika membacanya, adalah Sabila sudah mengenal Fikri sejak pertama kali masuk kuliah. Bagaimana bisa?

Itu yang ingin Fikri ketahui. Maka dengan keberanian yang ia kumpulkan dari banyak doanya berhari-hari, ia mantapkan diri untuk bertanya melalui telepon.
“Ukhti….Sabila?”
“Na’am, siapa ini?”
“Ukhti, ini…Fikri…Hm…” tak dapat ia menyembunyikan getar-getar kegugupan dalam hatinya. Mendengar suara tegas Sabila justru membuat tangannya lemas seakan ponsel yang dipegangnya hendak terlepas.
“Oh, iya Akhi..ada apa?”
Deg. Ada apa katanya? Seakan tak ada sesuatu yang pernah terjadi pada mereka. Sempat pula timbul persangkaan, mungkin saja dua orang akhwat yang datang tempo hari itu hanya mengerjainya? Tapi akhwat seperti itu apakah begitu usilnya?
“Halo…?” suara imut namun tegas itu menyadarkan Fikri.

“Ermh…begini Ukhti…” Fikri hampir lupa pada apa yang akan ia katakan. Ini baru pertama kalinya ia berhubungan dengan akhwat untuk maksud yang sifatnya pribadi, yakni perjalanan menuju pernikahan.
“Biodata Ukhti….” Kalimatnya menggantung.
“Ya, ada yang ingin ditanyakan mengenai bioadata ana?” suara itu masih juga imut dan tegas, tapi cukup membuat Fikri lega. Ia menanyakannya, artinya memang dia sudah tahu tentang hal itu dan dua temannya waktu itu tidak sedang mengerjainya.

“Ada Ukhti. Ada. Apakah…Ukhti sendiri yang membuatnya?”
“Tentu Akhi. Ana sendiri yang menulisnya.”

Gugup lagi. “Anu…anu lho Mbak’e, eh Ukhti…duh piye tho iki?” diam sejenak. Dalam hati terus mengucap istighfar. “Afwan Mbak, apa Mbak Sabila serius? Masalahe kok Mbak milih kulo? Terus gimana caranya Anti bisa kenal saya?”

Di seberang telepon, sebenarnya Sabila tersenyum. Ia geli mendengar kata-kata Fikri yang bahasanya campur aduk. Kadang memanggil Mbak, Ukhti, Anti. Kadang pakai bahasa Indonesia yang baku, kadang justru pakai bahasa Jawa. Tampak benar kegugupan dalam nada bicaranya.

“Begini Akhi. Ana sering melihat Antum mengisi kajian di kampus. Baik kajian bahasa Arab, atau kajian keislaman lainnya. Menurut Ana, tak semua mahasiswa bisa begitu. Kemudian Ana mencari informasi tentang Antum, Insya Allah shohih, dari guru ngaji Antum. Dari beliau, Ana mengetahui kepribadian Antum, insya Allah sholih.”

“Maksud Mbak Ukhti…guru ngaji ana…Mas Bahri?”
“Beliau mahram ana. Saudara sepersusuan.”

Terlalu tak dapat mencerna dengan sempurna, Fikri langsung mematikan ponselnya tanpa mengucap salam. Ia amat gugup sehingga ia baru sadar ketika ia menempelkan lagi ponsel di telinganya lalu berbicara lagi.

“Mbak Ukhti….” Tak ada jawaban, Fikri malu sendiri karena ponselnya sudah tak lagi tersambung dengan Sabila. Ia cengengesan sendiri. Teringat sebuah pertanyaan yang harus ia temukan jawabnya. Ia kirim pertanyaan itu lewat pesan pendek. Ukhti serius dengan ana? Sedangkan ana bukan dari keluarga terpandang, ana hanya anak perantauan yang miskin bahkan sekolah pun dari beasiswa. Apa Ukhti siap menjalani hidup dengan getir?

Beberapa menit menanti jawaban, akhirnya ponselnya berbunyi. Sebuah pesan pendek tertera dari sebuah nomor baru. Rizki itu minallah Akhi. Bukan karena menikah atau tidak menikah dengan Akhi maka saya kaya atau miskin. Tapi Allah yang telah mengatur rizki kita masing-masing, insya Allah takkan tertukar.

Nyess…Lega hatinya, namun semakin membuatnya berat antara menerima atau menolaknya. Madinah telah lebih dulu memanggilnya.

***
Istikharah ke sekiam kalinya, nyaris membuat hatinya condong kepada Sabila. Ia sering melihatnya dalam mimpi, dalam balutan busana pengantin dengan senyum merekah. Untuk memantapkan hatinya, ia pun sudah berkonsultasi dengan Mas Bahri, sang guru spiritualnya yang secara tak langsung telah menjadi perantaranya.

“Sabila kalau sudah punya keinginan, akan sulit untuk mundur lagi. Sejak mendapat info tentang antum, Sa jadi termotivasi untuk menikah dengan antum. Makanya ana usulkan agar dia berusaha sendiri, yakni dengan meminta untuk dinikahi.”

“Lalu, dia langsung menerima usul itu?”

“Tidak. Dia juga perempuan biasa yang punya rasa malu. Tapi ana ceritakan juga bahwa antum itu orangnya susah kalau untuk memulai, sebab sudah banyak calon yang ditawarkan tapi tampaknya kurang ngena di hati antum. Gak ngefek. Makanya, Sabila harus mengambil inisiatif, memberikan sengatan listrik biar antum melek.”

Kebingungan Fikri hampir hilang, ia berniat untuk menerima tawaran pernikahan itu namun sebuah kabar gembira menghalanginya untuk mengungkapkan niatnya kepada Sabila. Ia resmi mendapat beasiswa ke Madinah. Impiannya sejak masih Aliyah.

Istikharah penentuan, yang mengantarnya pada pecahnya tangis di malam sunyi. Hatinya merasa condong pada Sabila, tapi Madinah jauh lebih menggigilkan hatinya. Pernikahan memang salah satu impiannya, tapi bisa mencium wangi tanah Daulah Islamiyah pertama lebih menarik minatnya. Sabila memang sholehah, tapi keinginan kuatnya untuk belajar di Madinah melebihi keinginannya untuk menggenapkan separuh diennya.
“Aku bingung Mas harus bagaimana…”
Mas Bahri menepuk bahu Fikri, “Sudah istikharah?”
“Tak terhitung Mas. Sebenarnya ana sudah memutuskan untuk mengambil beasiswa itu, tapi ana gak enak sama Sabila…”
Mas Bahri tersenyum, “Katakan saja, Sabila orang yang kuat.”
***
“Maaf…ana…sebenarnya…punya keinginan yang sama dengan Mbak Ukhti Sabila….tapi…ana mendapat beasiswa ke Madinah Mbak Ukhti Sabila…Afwan… Mungkin ana bukan jodoh anti… Ana akan mengenang perkenalan ini, dan sebenarnya ana ingin kita bisa menikah setelah ana selesai kuliah nanti. Tapi ana tahu itu gak mungkin, sebab Mbak Ukhti Sabila kan akhwat yang banyak dicari…jadi kalau Mbak Ukhti Sabila sudah ada yang melamar, baiknya diterima saja. Khawatir kalau menunggu ana, kelamaan…”

Sabila masih mendengar kegugupan Fikri dalam nada bicaranya, sama seperti biasa. Namun yang lebih ia dengar saat ini adalah justru degup jantungnya sendiri. Kerongkongannya mendadak kering, sulit baginya mengucapkan apapun.
“Mbak Ukhti Sabila….?”
“Berapa lama?”
“Nggak tahu Mbak, mungkin tiga tahun, empat tahun atau lebih, atau bahkan nggak
pulang lagi karena ana pengen juga langsung mencari jalan menuju Palestina kalau bisa….”
“Sudahlah. Begini saja, antum silakan berangkat. Doa ana menyertai antum. Berat memang bagi ana, tapi ana sangat mendukung keputusan antum. Bila ana berada di posisi antum, ana juga akan mengambil beasiswa itu. Karena bagi ana, ilmu itu sangat penting Akhi… Maka, jangan risaukan ana, tenanglah. Ana juga gak akan menjanjikan apapun untuk setia atau tidak, karena ana gak tahu sampai di mana jatah hidup ana. Ana juga gak tahu siapa jodoh ana sebenarnya. Tapi satu hal yang perlu antum tahu,

kalau sudah pulang ke Indonesia, harap hubungi ana ya? Itu saja yang ana minta. Bisa kan?”

Kini kerongkongan Fikri yang kering. Berat namun harus ia ucapkan sebuah kata
janji, “Insya Allah Mbak Ukhti Sabila….”
“Kalau begitu, ma’akum najah! Assalamu’alaikum…”
“Wa’alaikum salam….”
Kembali lemas, Fikri hanya terdiam menatap lambaian dedaunan di balik jendela kamarnya. Aroma Madinah telah memanggil-manggilnya. Besok ia akan pulang ke Semarang untuk pamit pada keluarganya. Tak lama lagi, ia akan terbang meninggalkan Indonesia, kampung kelahirannya, juga meninggalkan jantung hatinya yang tak menjanjikan kesetiaan namun meminta satu kepastian bahwa Fikri akan menghubunginya sekembalinya dari Madinah.

Apakah itu kata lain dari: “cepatlah pulang dan segera cari aku, karena aku akan selalu menunggumu entah kapan kau datang….”

Fikri tak dapat memastikan benar atau tidaknya khayalannya itu. Ia tutup jendela ketika langit mulai jingga dan burung-burung terbang kembali ke sarang. Sebentar lagi Maghrib tiba!

Tinggalkan komentar »

“KONSEP PERGURUAN TINGGI”

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.            Latar Belakang

Konsep pendidikan tinggi untuk semua awalnya diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Ini adalah sebuah pengakuan terhadap hak-hak rakyat Amerika untuk memperoleh pendidikan tinggi. Dalam konteks Indonesia, hal yang sama juga berlaku bahwa segenap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber-sumber pendidikan tinggi yang ada.

Universitas, sebagai wajah utama perguruan tinggi, dapat dibedakan dari lembaga-lembaga pendidikan lainnya dilihat dari orientasi saintifik yang dijalan kannya. Universitas berdiri di garda depan dalam mengeksplorasi dan mengem bangkan sains dan teknologi, termasuk konsep, metode dan nilai. Kurikulum kedokteran, hukum, teknik, pendidikan, ilmu-ilmu budaya, dan seba gainya berkembang dengan merujuk kepada prinsip-prinsip akademik yang sudah otonom dan mapan.

Dalam Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang tujuan perguruan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan kesenian serta menyumbangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional.

Dengan tujuan tersebut, perguruan tinggi merupakan wadah atau penampung bagi parasiswa yang ingin melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi, harus dapat melahirkan mahasiswa yang mampu bersaing disegala bidang keilmuan, karena mahasiswalah tolak ukur majunya pendidikan di Indonesia.

Perguruan tinggi merupakan tempat pertemuan utama dari berbagai kelompok yang merupakan symbol karena di dalam sektor modern perguruan tinggi dianggap sebagai lembaga paling modern dan pembaharuan dan sebagai tempat yang nyata yang merupakan suatu tempat dimana berangkat para intelektual.

Perguruan tinggi bukanlah sekedar lembaga pendidikan saja, melainkan juga sebagai lembaga yang menjembatani antara mahasiswa (anak didik) dengan masyarakat sekitar, agar ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi bisa bermanfaat tak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain.

Oleh sebab itulah kita harus mempunyai konsep dan tujuan yang jelas dalam membangun sebuah perguruan tinggi, sebab jika kita asal-asalan, maka perguruan tinggi akan dihujat oleh masyarakat karena tidak menghasilkan dampak yang nyata bagi lingkungan sekitar.

  

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

 

2.1.      Defenisi Perguruan Tinggi

Menurut Wikipedia (2012), Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen.

Menurut jenisnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua:

  1. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang pengelolaan dan regulasinya dilakukan oleh negara.
  2. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang pengelolaan dan regulasinya dilakukan oleh swasta.

Menurut Raillon dalam Syarbaini (2009), perguruan tinggi adalah sebuah alat kontrol masyarakat dengan tetap terpeliharanya kebebasan akademis terutama dari campur tangan penguasa. Perguruan tinggi juga merupakan agen utama pembaharuan dalam kehidupan bernegara, seperti dalam proses pembentukan pemerintah orde baru tahun 1970-an dimana peran nyata yang telah dimainkan kalangan dosen dengan mahasiswa dengan cara-caranya sendiri telah memberikan sumbangan besar bagi pemerintah orde baru.

Menurut Barnet (1992), ada empat pengertian atau konsep tentang hakikat perguruan tinggi :

  1. Perguruan tinggi sebagai penghasil tenaga kerja yang bermutu (qualified manpower). Dalam pengertian ini pendidikan tinggi merupakan suatu proses dan mahasiswa dianggap sebagai keluaran (output) yang mempunyai nilai atau harga (value) dalam pasaran kerja, dan keberhasilan itu di ukur dengan tingkat penyerapan lulusan dalam masyarakat (employment rate) dan kadang-kadang di ukur juga dengan tingkat penghasilan yang mereka peroleh dalam karirnya.
  2. Perguruan tinggi sebagai lembaga pelatihan bagi karier peneliti. Mutu perguruan tinggi ditentukan oleh penampilan/ prestasi penelitian anggota staf. Ukuruan masukan dan keluaran di hitung dengan jumlah staf yang mendapat hadiah/ penghargaan dari hasil penelitiannya (baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional), atau jumlah dana yang diterima oleh staf dan/atau oleh lembaganya untuk kegiatan penelitian, ataupun jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh pakar sejawat (peer group).
  3. Perguruan tinggi sebagai organisasi pengelola pendidikan yang efisien. Dalam pengertian ini perguruan tinggi di anggap baik jika dengan sumber daya dan dana yang tersedia, jumlah mahasiswa yang lewat proses pendidikannya (throughput) semakin besar.
  4. Perguruan tinggi sebagai upaya memperluas dan mempertinggi pengkayaan kehidupan. Indikator sukses kelembagaan terletak pada cepatnya pertumbuhan jumlah mahasiswa dan variasi jenis program yang ditawarkan. Rasio mahasiswa-dosen yang besar dan satuan biaya pendidikan setiap mahasiswa yang rendah juga dipandang sebagai ukuran keberhasilan perguruan tinggi.

 

2.2.      Perguruan Tinggi di Indonesia

Di Indonesia, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademikprofesi, dan vokasi dengan program pendidikan diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), dan spesialis.

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pengelolaan dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Rektor Perguruan Tinggi Negeri merupakan pejabat eselon di bawah Menteri Pendidikan Nasional.

Selain itu juga terdapat perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang umumnya merupakan perguruan tinggi kedinasan, misalnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Selain dikelola oleh pemerintah, perguruan tinggi di Indonesia juga boleh dikelola oleh masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta pada mulanya dilakukan oleh Lembaga Perguruan Tinggi Swasta (disingkat L.P.T.S.) yang dibentuk oleh pemerintah. LPTS ini merupakan cikal bakal dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (disingkat Kopertis).

Selanjutnya, berdasarkan undang-undang yang berlaku, setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional.

 

2.3.      Sejarah Perguruan Tinggi   

Sejarah perguruan tinggi di Indonesia bermula sejak pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Politik Etis, yang salah satu programnya adalah pendidikan. Program pendidikan mendorong timbulnya sekolah-sekolah yang semula hanya sekolah dasar untuk belajar membaca, menulis, dan menghitung, kemudian diperluas pada sekolah menengah dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini yang kemudian menjadi cikal bakal berkembangnya  Universitas  dan Fakultas di JakartaBandung dan Surabaya.

Awalnya rintisan perguruan tinggi perintisan ini hanya di bidang kesehatan saja. Pada tahun 1902 di Batavia didirikan School tot Opleiding van Inlandsche Artsen dikenal sebagai Sekolah Dokter Bumi Putera) kemudian NIAS (Nerderlandsch Indische Artsen School) tahun 1913 di Surabaya. Ketika STOVIA tidak menerima murid lagi, didirikanlah sekolah tabib tinggi GHS (Geneeskundige Hooge School) pada tahun 1927. Perguruan inilah yang sebenarnya merupakan embrio fakultas kedokteran.

Di Bandung tahun 1920 didirikan Technische Hooge School (THS) yang pada tahun itu juga dijadikan perguruan tinggi negeri. THS ini adalah embrio ITB.

Pada tahun 1922 kemudian berdiri sekolah hukum (Rechts School) yang kemudian ditingkatkan menjadi sekolah tinggi hukum (Recht hooge School) pada tahun 1924Sekolah tinggi inilah embrio Fakultas Hukum di Indonesia. Di Jakarta tahun 1940 didirikan Faculteit de Letterenen Wijsbegeste yang kemudian menjadi Fakultas Sastra dan Filsafat di Indonesia.

Di Bogor didirikan sekolah tinggi pertanian (Landsbouwkundige Faculteit) pada tahun 1941 yang sekarang disebut Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada zaman Jepang sampai awal kemerdekaan, GHS ditutup dan atas inisiatif pemerintahan militer, GHS dan NIAS dijadikan satu dan diberikan nama Ika Dai Gakko (Sekolah Tinggi Kedokteran). Dua hari setelah proklamasi, tanggal 19 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mendirikan Balai Pergoeroean Tinggi RI yang memiliki Pergoeroan Tinggi Kedokteran. Sekolah tinggi ini dibuka secara resmi pada tanggal 1 Oktober 1945.

Di masa perjuangan revolusi fisik melawan Belanda (1946-1949) Pergoeroean Tinggi Kedokteran mengungsi ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, (Klaten dan Malang). Sementara itu pemerintah RI diYogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1949 mendirikan Universitas Gajah Mada. Pada awalnya hanya ada 2 Fakultas, yaitu Hukum dan Kesusasteraan yang bertempat di pagelaran dan baru kemudian berangsur-angsur pindah ke kampus Bulak Sumur.

Pada zaman pendudukan, di Batavia pihak Belanda mengusahakan dibukanya kembali GHS. Maka bukan hal yang aneh ketika penyerahan kedaulatan, tahun 1949 timbul gagasan untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan tanpa membedakan warna kulit dan asal keturunan. Kedua lembaga pendidikan bekas Belanda dan bekas Republik dijadikan satu menjadi Universiteit IndonesiaFakulteit Kedokteran, tanggal 2 Februari 1950, yang saat ini dikenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta yang berdiri tahun 1948 merupakan perguruan tinggi swasta pertama dan paling tua di Indonesia.

  

2.4.      Tujuan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Tujuan Pendidikan Tinggi Menurut  PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (PT), Pasal 2, adalah :

  1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
  2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1990, juga disebutkan tentang tujuan perguruan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan kesenian serta menyumbangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional.

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan tersebut perguruan tinggi memiliki motto yang dikenal “Tri Darma Perguruan Tinggi” yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian.

2.5.      Jalur Pendidikan Tinggi

Struktur pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari 2 jalur pendidikan, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesional.

Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Pendidikan akademik diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.

Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu, serta mengutamakan peningkatan kemampuan/ ketrampilan kerja atau menekankan pada aplikasi ilmu dan teknologi. Pendidikan profesional ini diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

Pendidikan akademik menghasilkan lulusan yang memperoleh gelar akademik dan diselenggarakan melalui program Sarjana (S1-Strata1) atau program Pasca Sarjana. Program pasca sarjana ini meliputi program Magister dan program Doktor (S2 dan S3).

Pendidikan jalur profesional menghasilkan lulusan yang memperoleh sebutan profesional yang diselenggarakan melalui program diploma (D1, D2, D3, D4) atau Spesialis (Sp1, Sp2).

Program pendidikan sarjana dan diploma merupakan program yang dipersiapkan bagi peserta didik untuk menjadi lulusan yang berbekal seperangkat kemampuan yang diperlukan untuk mengawali fungsi pada lingkungan kerja, tanpa harus melalui masa penyesuaian terlalu lama.

Program pendidikan pasca sarjana S2 (Magister), S3 (Doktor), dan Spesialis (Sp1, Sp2) merupakan program khusus yang dipersiapkan untuk kegiatan yang bersifat mandiri. Pendidikan S2 dan S3 lebih menekankan pada penelitian yang mengacu pada kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan, Sedangkan pendidikan spesialis ditujukan untuk meningkatkan pelayanan bagi pemakai jasa dalam bidang yang bersifat spesifik.

2.6.    Jenis-jenis Perguruan Tinggi

Jenis-jenis Perguruan Tinggi menurut Wikipedia (2012), yaitu :

  1. Universitas

Perguruan tinggi yang mempunyai program studi beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Fakultas-fakultas yang ada itu dibagi lagi ke dalam beragam jurusan dan Akutansi, Manajemen dan Studi Pembangunan.

  1. Institut

Perguruan tinggi yang mempunyai program studi dengan ilmu yang sejenis. Misalnya institut pertanian memiliki program studi pertanian, peternakan dan kehutanan, atau institut teknologi mengajarkan beragam ilmu yang berhubungan dengan teknik.

  1. Sekolah Tinggi

Perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan satu program profesi sesuai dengan spesialisasinya. Misalnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi memiliki program profesi spesialis ekonomi, atau Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia memiliki jurusan Seni Lukis, Seni Patung dll.

  1. Akademi dan Politeknik

Institusi pendidikan tinggi yang hanya menyelenggarakan satu program studi dan lebih menekankan pada keterampilan praktek kerja dan kemampuan untuk mandiri. Lama pendidikan tiga tahun dan tidak memberikan gelar. Hanya saja, di politeknik porsi praktek lebih besar.

2.7.    Pengelolaan Perguruan Tinggi

Dalam Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT), yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan bisa memberikan satu kerangka tata kelola (governance) perguruan tinggi. Untuk saat ini pengelolaan perguruan tinggi ada dalam berapa pasal dibawah ini, yaitu :

-       Pada Paragraf 1 (Umum)

Pasal 74 :

  1. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
  2. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan, serta kemampuan Perguruan Tinggi.
  3. Dasar dan tujuan serta dan kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh Menteri.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 75 :

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip  :

  1. Akuntabilitas
  2. Transparan
  3. Evaluasi
  4. Nirlaba
  5. Jaminan mutu
  6. Efektivitas dan efisiensi
  7. Kreativitas dan inovasi

Pasal 76 :

  1. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi bidang akademik dan/atau bidang non akademik.
  2. Otonomi pengelolaan dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan tridharma :
  3. Otonomi pengelolaan dalam bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan dalam bidan:
  4.    a.  Organisasi
  5.    b.  Keuangan
  6.    c.  Kemahasiswaan
  7.    d.  Ketenagaan
  8.    e.  Sumber belajar
  9.    f.  Sarana dan prasarana lainnya

-  Paragraf 2 (Status Pengelolaan Perguruan Tinggi)

Pasal 77

  1. Status pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas  :
  2.    aOtonom terbatas
  3.    b.  Semi otonom, atau
  4.    c.  Otonom
  5. Status otonom terbatassebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perguruan tinggi yang hanya memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik.
  6. Status semi otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi yang memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik dan memiliki sebagian dari wewenang non akademik yang diberikan oleh Pemerintah atau badan penyelenggara.
  7. Status otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perguruan tinggi yang memiliki otonomi pengelolaan bidang akademik dan non akademik.
  8. Sebagian dari wewenang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wewenang pengelolaan keuangan secara mandiri.
  9. Pengelolaan keuangan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 78 :

  1. Pemerintah menetapakan status pengelolaan PTN pada saat pemberian atau perubahan izin perguruan tinggi.
  2. Penetapan perubahan status pengelolaan PTN dilakukan atas usul perguruan tinggi berdasarkan penilaian Pemerintah.
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status pengelolaan perguruan tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 79 :

  1. PTN yang berstatus semi otonom menerima pendelegasian wewenang pengelolaan perguruan tinggi dari Pemerintah.
  2. Wewenang pengelolaan perguruan tinggi pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas  :
    1. Tata kelola berdasarkan ketentuan satuan kerja Pemerintah;
    2. Organ yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
    3. Hak untuk mengelola aset negara;
    4. Wewenang untuk mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; dan
    5. Ketenagaan yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau lembaganya.

 

Pasal 80 :

  1. PTN yang berstatus otonom menerima mandat penyelenggaraan perguruan tinggi dari Pemerintah melalui pembentukan badan hukum pendidikan yang bersifat nirlaba.
  2. PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki  :
    1. Tata kelola dan pengambilan keputusan sendiri;
    2. Organ yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
    3. Hak untuk memiliki kekayaan negara yang terpisah;
    4. Wewenang untuk mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
    5. Ketenagaan yang diangkat oleh lembaganya;
    6. Wewenang untuk mendirikan badan usaha dan pengembangkan dana abadi; dan
    7. Wewenang yang diberikan oleh Menteri untuk menyelenggarakan dan menghentikan   penyelenggaran program studi.

Pasal 81 :

  1. Badan penyelenggara memiliki wewenang untuk menetapkan status semi otonom atau status otonom kepada PTS sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. PTS yang memiliki status semi otonom atau status otonom sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan layanan pendidikan terutama guna memenuhi hak mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai peraturan undang-undang.

-    Paragraf 3 (Susunan Organisasi Perguruan Tinggi)

Pasal 82

  1. Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonom terbatas dan semi-otonom sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memiliki unit organisasi yang terdiri atas :
    1. Seorang rektor, seorang ketua, atau seorang direktur
    2. Senat akademik
    3. Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonom sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (4) paling sedikit memiliki unit organisasi :
      1. Majelis pemangku kepentingan/majelis wali amanah
      2. Seorang rektor, seorang ketua, atau seorang direktur
      3. Senat akademik
      4. Auditor dan/atau pengawas

 

 BAB III

PENUTUP

 

3.1.      Kesimpulan

Perguruan tinggi adalah agen utama dari pembaharuan dalam kehidupan bernegara, Perguruan Tinggi sebagai penghasil tenaga kerja yang bermutu, sebagai lembaga pelatihan bagi karier peneliti dan sebagai organisasi pengelola pendidikan yang efisien serta sebagai upaya memperluas dan mempertinggi pengkayaan kehidupan yang mempunyai tujuan yaitu “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang menghasilkan output yang dibutuhkan masyarakat dalam membangun Indonesia.

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran yang strategis dan besar tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka sumber daya manusia perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang unggul terutama bagi dosen sebagai tenaga pengajar.

Struktur perguruan tinggi di Indonesia terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur pendidikan akademik yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan seperti pada sekolah tinggi, institut, dan universitas. Sedangkan jalur Pendidikan profesional diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu, serta mengutamakan peningkatan kemampuan/ ketrampilan kerja atau menekankan pada aplikasi ilmu dan teknologi. Seperti pada akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

Untuk pengelolaan perguruan tinggi yang terdapat pada Rancangan Undang-undang Perguruan Tinggi dalam pasal 74,75,76,77,78,79,80,81 dan 82 berupaya agar perguruan tinggi berkualitas, sehingga dengan demikian dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan dapat bersaing dibangsa lain.

3.2. Saran

1. Pendidikan tinggi diharapkan tidak sekedar proaktif berpartisipasi dalam pembangunan meterial jangka pendek, tapi harus berpegang teguh pada berbagai keyakinan yang secara fundamental memberikan watak pada misi pendidikan tinggi, yaitu perhatian yang mendalam pada etika dan moral yang luhur.

 

DAFTAR PUSTAKA

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Badan Hukum Pendidika.
  • UU No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, pasal 22.
  • Syarbaini, Syahrial. 2009. Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi. Bogor : Ghalia Indonesia.

Internet :

 

Tinggalkan komentar »

“ PANDANGAN ETIKA DAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG EUTHANASIA ”

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  Latar Belakang

Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan tenologi di bidang medik, kehidupan seorang pasien bisa diperpanjang dan hal ini seringkali membuat para dokter dihadapkan pada sebuah dilema untuk memberikan bantuan tersebut apa tidak dan jika sudah terlanjur diberikan bolehkah untuk dihentikan.

Sejak abad ke-19, eutanasia telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa Pada tahun 1828 undang-undang anti eutanasia mulai diberlakukan di negara bagian New York, yang pada beberapa tahun kemudian diberlakukan pula oleh beberapa negara bagian.

Setelah masa Perang Saudara, beberapa advokat dan beberapa dokter mendukung dilakukannya eutanasia secara sukarela.

Kelompok-kelompok pendukung eutanasia mulanya terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 yang memberikan dukungannya pada pelaksanaan eutanasia agresif, walaupun demikian perjuangan untuk melegalkan eutanasia tidak berhasil digolkan di Amerika maupun Inggris.

Pada era yang sama, pengadilan Amerika menolak beberapa permohonan dari pasien yang sakit parah dan beberapa orang tua yang memiliki anak cacat yang mengajukan permohonan eutanasia kepada dokter sebagai bentuk “pembunuhan berdasarkan belas kasihan”.

Pada tahun 1939, pasukan Nazi Jerman melakukan suatu tindakan kontroversial dalam suatu “program” eutanasia terhadap anak-anak di bawah umur 3 tahun yang menderita keterbelakangan mental, cacat tubuh, ataupun gangguan lainnya yang menjadikan hidup mereka tak berguna. Program ini dikenal dengan nama Aksi T4 (“Action T4″) yang kelak diberlakukan juga terhadap anak-anak usia di atas 3 tahun dan para jompo / lansia

Sejauh ini Indonesia memang belum mengatur secara spesifik mengenai euthanasia (Mercy Killing). Euthanasia atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan dirinya sendiri sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Dan hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang euthanasia dan pihak yang tidak setuju tentang euthanasia.

Pihak yang menyetujui euthanasia dapat dilakukan, hal ini berdasarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan yang cukup mendukung yaitu alasan kemanusian. Dengan keadaan dirinya yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya.

Sementara sebagian pihak yang tidak membolehkan euthanasia beralasan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya, karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia.

Perdebatan ini tidak akan pernah berakhir, karena sudut pandang yang dipakai sangatlah bertolak belakang, dan lagi-lagi alasan perdebatan tersebut adalah masalah legalitas dari perbuatan euthanasia. Walaupun pada dasarnya tindakan euthanasia termasuk dalam perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Di Negara-negara Eropa (Belanda) dan Amerika tindakan euthanasia mendapatkan tempat tersendiri yang diakui legalitasnya, hal ini juga dilakukan oleh Negara Jepang. Tentunya dalam melakukan tindakan euthanasia harus melalui prosedur dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar euthanasia bisa dilakukan.

Ada tiga petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan syarat prasarana luar biasa. Pertama, dari segi medis ada kepastian bahwa penyakit sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Kedua, harga obat dan biaya tindakan medis sudah terlalu mahal. Ketiga, dibutuhkan usaha ekstra untuk mendapatkan obat atau tindakan medis tersebut. Dalam kasus-kasus seperti inilah orang sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengusahakan obat atau tindakan medis. Bahkan, euthanasia dengan menyuntik mati disamakan dengan tindakan pidana pembunuhan. Alternatif terakhir yang mungkin bisa diambil adalah penggunaan sarana via extraordinaria.

Jika memang dokter sudah angkat tangan dan memastikan secara medis penyakit tidak dapat disembuhkan serta masih butuh biaya yang sangat besar jika masih harus dirawat, apalagi perawatan harus diusahakan secara ekstra, maka yang dapat dilakukan adalah memberhentikan proses pengobatan dan tindakan medis di rumah sakit.

Di Indonesia masalah euthanasia masih belum mandapatkan tempat yang diakui secara yuridis dan mungkinkah dalam perkembangan Hukum Positif Indonesia, euthanasia akan mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis. Kasus yang terakhir yang pengajuan permohonan euthanasia oleh suami Again ke Pengadilan Negeri Jakarta, belum dikabulkan. Dan akhirnya korban yang mengalami koma dan ganguan permanen pada otaknya sempat dimintakan untuk dilakukan euthanasia, dan sebelum permohonan dikabulkan korban sembuh dari komanya dan dinyatakan sehat oleh dokter.

Apabila hukum di Indonesia kelak mau menjadikan persoalan euthanasia sebagai salah satu materi pembahasan, semoga tetap diperhatikan dan dipertimbangkan sisi nilai-nilainya, baik sosial, etika, maupun moral.

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1 Euthanasia

2.1.1 Seputar Euthanasia

Berdasarkan pada cara terjadinya, ilmu pengetahuan membedakan kematian ke dalam tiga jenis, yaitu:

1.   Orthothanasia, yaitu kematian yang terjadi karena proses alamiah.

2.   Dysthanasia, yaitu kematian yang terjadi secara tidak wajar.

3.   Euthanasia, yaitu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.

 

2.1.2  Pengertian Euthanasia

Kata euthanasia terdiri dari dua kata dari bahasa Yunani eu (baik) dan thánatos (kematian). Jadi secara harafiah euthanasia berarti mati yang layak atau mati yang baik (good death) atau kematian yang lembut. Beberapa kata lain yang berdasar pada gabungan dua kata tersebut misalnya: Euthanatio: aku menjalani kematian yang layak, atau euthanatos (kata sifat) yang berarti “mati dengan mudah“, “mati dengan baik” atau “kematian yang baik”. (K. Bertens, 2001)

Eutanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. (Ensiklopedia bebas, 2012)

Euthanasia adalah berbuat atau tidak berbuat yang dalam perbuatan itu sendiri atau dalam intensi menyebabkan kematian agar dengan cara ini semua penderitaan dapat dihilangkan.

Konsepsi Euthanasia dalam Oxford English Dictionary dirumuskan sebagai “kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama dalam kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak tersembuhkan”. Istilah yang sangat populer untuk menyebut jenis pembunuhan ini adalah mercy killing. Sementara itu menurut Kamus Kedokteran Dorland euthanasia mengandung dua pengertian. Pertama, suatu kematian yang mudah atau tanpa rasa sakit. Kedua, pembunuhan dengan kemurahan hati, pengakhiran kehidupan seseorang yang menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan dan sangat menyakitkan secara hati-hati dan disengaja.

2.2. Sejarah Euthanasia

Sebenarnya, persoalan euthanasia bukanlah hal yang baru. Sepanjang sejarah manusia, euthanasia sudah diperdebatkan dan dipraktekkan. Sejarah euthanasia dapat dilihat antara lain sebagai berikut :

2.2.1  Lingkup Budaya Yunani-Romawi Kuno

Perdebatan euthanasia dalam era ini dapat dilihat dari pandangan beberapa tokoh kuno. Posidippos, seorang pujangga yang hidup sekitar tahun 300-an sebelum Masehi, menulis, “Dari apa yang diminta manusia kepada para dewa, tiada sesuatu yang lebih baik daripada kematian yang baik (Fr. 18)”. Philo, seorang filsuf Yahudi yang hidup sekitar tahun 20 BC – 50 AD, mengatakan bahwa euthanasia adalah ‘kematian tenang dan baik’.

Suetonius, seorang ahli sejarah yang hidup sekitar tahun 70-140 Masehi memberitakan kematian Kaisar Agustus sebagai berikut: “Ia mendapat kematian yang mudah seperti yang selalu diinginkannya. Karena ia hampir selalu biasa mohon kepada dewa-dewa bagi dirinya dan bagi keluarganya ‘euthanasia’ bila mendengar bahwa seseorang dapat meninggal dengan cepat dan tanpa penderitaan. Itulah kata yang dipakainya” (Divus Augustus 99). Cicero, seorang sastrawan, hidup sekitar tahun 106 BC, memakai istilah euthanasia dalam arti ‘kematian penuh kehormatan, kemuliaan dan kelayakan’ (Surat kepada Atticus 16.7.3). Seneca, yang bunuh diri tahun 65 M malah menganjurkan, “lebih baik mati daripada sengsara merana“.

2.2.2   Zaman Renaissance

Pada zaman renaissance, pandangan tentang euthanasia diutarakan oleh Thomas More dan Francis Bacon. Francis Bacon dalam Nova Atlantis, mengajukan gagasan euthanasia medica, yaitu bahwa dokter hendaknya memanfaatkan kepandaiannya bukan hanya untuk menyembuhkan, melainkan juga untuk meringankan penderitaan menjelang kematian. Ilmu kedokteran saat itu dimasuki gagasan euthanasia untuk membantu orang yang menderita waktu mau meninggal dunia. Thomas More dalam “the Best Form of Government and The New Island of Utopia” yang diterbitkan tahun 1516 menguraikan gagasan untuk mengakhiri kehidupan yang penuh sengsara secara bebas dengan cara berhenti makan atau dengan racun yang membiuskan.

2.2.3  Abad XVII-XX

David Hume (1711-1776) yang melawan argumentasi tradisional tentang menolak bunuh diri (Essays on the suicide and the immortality of the soul etc. ascribed to the late of David Hume, London 1785), rupanya mempengaruhi dan membuka jalan menuju gagasan euthanasia.

Tahun 20-30-an abad XX dianggap penting karena mempersiapkan jalan masalah euthanasia zaman nasional-sosialisme Hittler. Karl Binding (ahli hukum pidana) dan Alfred Hoche (psikiater) membenarkan euthanasia sebagai pembunuhan atas hidup yang dianggap tak pantas hidup. Gagasan ini terdapat dalam bukunya yang berjudul : Die Freigabe der Vernichtung lebnesunwerten Lebens, Leipzig 1920. Dengan demikian, terbuka jalan menuju teori dan praktek Nazi di zaman Hittler. Propaganda agar negara mengakhiri hidup yang tidak berguna (orang cacat, sakit, gila, jompo) ternyata sungguh dilaksanakan dengan sebutan Aktion T4 dengan dasar hukum Oktober 1939 yang ditandatangani Hitler.

2.2.4  Sekarang Ini (Abad XXI)

Dewasa ini, baik di negara-negara Eropa, Amerika Utara maupun Indonesia, perdebatan etis, moral, dan teologis tentang euthanasia semakin marak. Persoalan legalisasi euthanasia pun menjadi tuntutan umum, bahkan euthanasia sudah dilegalkan di Belanda dan Luxemburg. Sementara itu, praktek euthanasia sendiri pun diyakini sudah banyak dilakukan, juga di Indonesia, meskipun secara legal hal itu dilarang.

2.3   Macam-macam Euthanasia

Macam-macam euthanasia yaitu sebagai berikut :

2.3.1  Dari Sudut Cara/Bentuk

Dari sudut cara atau bentuk, euthanasia dapat dibedakan dalam tiga hal :

  1. Euthanasia aktif, artinya mengambil keputusan untuk melaksanakan dengan tujuan menghentikan kehidupan. Tindakan ini secara sengaja dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk memperpendek atau mengakhiri hidup si pasien. Misalnya, melakukan injeksi dengan obat tertentu agar pasien terminal meninggal.
  1. Euthanasia pasif, artinya memutuskan untuk tidak mengambil tindakan atau tidak melakukan terapi. Dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup kepada pasien. Misalnya, terapi dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak ada biaya, tidak ada alat ataupun terapi tidak berguna lagi. Pokoknya menghentikan terapi yang telah dimulai dan sedang berlangsung.

c.   Auto-euthanasia, artinya seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa hal ini akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dari penolakan tersebut ia membuat sebuah codicil (pernyataan tertulis tangan). Auto-euthanasia pada dasarnya adalah euthanasia pasif atas permintaan.

2.3.2  Dari Sudut Maksud (Voluntarium)

Dari sudut maksud, euthanasia dapat dibedakan:

a.  Euthanasia langsung (direct), artinya tujuan tindakan diarahkan langsung pada kematian.

b.  Euthanasia tidak langsung (indirect), artinya tujuan tindakan tidak langsung untuk kematian tetapi untuk maksud lain misalnya meringankan penderitaan.

2.3.3  Dari Sudut Otonomi Penderita

Dari sudut otonomi penderita euthanasia dapat dilihat dalam tiga jenis:

a.  Penderita sadar dan dapat menyatakan kehendak atau tak sadar dan tidak dapat menyatakan kehendak (incompetent).

b.  Penderita tidak sadar tetapi pernah menyatakan kehendak dan diwakili oleh orang lain (transmitted judgement).

c.  Penderita tidak sadar tetapi kehendaknya diduga oleh orang lain (substituted judgement).

2.3.4. Dari Sudut Motif dan Prakarsa

Dari sudut motif dan prakarsa, euthanasia dibedakan menjadi dua:

a.   Prakarsa dari penderita sendiri, artinya penderita sendiri yang meminta agar hidupnya dihentikan entah karena penyakit yang tak tersembuhkan atau karena sebab lain.

b.    Prakarsa dari pihak luar, artinya orang lain yang meminta agar seorang pasien dihentikan kehidupannya karena berbagai sebab. Pihak lain itu misalnya keluarganya dengan motivasi untuk menghentikan beban atau belas kasih. Bisa juga, prakarsa itu datang dari pemerintah karena ideologi tertentu atau kepentingan yang lain.

2.4  Tindakan Euthanasia

Tindakan euthanasia dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni:

a.    Langsung dan sukarela : memberi jalan kematian dengan cara yang dipilih pasien. Tindakan ini dianggap sebagai bunuh diri.

b.   Sukarela tetapi tidak langsung : pasien diberitahu bahwa harapan untuk hidup kecil sekali sehingga pasien ini berusaha agar ada orang lain yang dapat mengakhiri penderitaan dan hidupnya.

c.   Langsung tetapi tidak sukarela : dilakukan tanpa sepengetahuan pasien, misalnya dengan memberikan dosis letal pada anak yang lahir cacat.

d.   Tidak langsung dan tidak sukarela : merupakan tindakan euthanasia pasif yang dianggap paling mendekati moral.

2.5  Euthanasia menurut Hukum diberbagai NEGARA

Sejauh ini euthanasia diperkenankan yaitu dinegara Belanda, Belgia serta ditoleransi di negara bagian Oregon di Amerika, Kolombia dan Swiss dan dibeberapa negara dinyatakan sebagai kejahatan seperti di Spanyol, Jerman dan Denmark.

-          Belanda

Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan undang-undang yang mengizinkan euthanasia. Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2002, yang menjadikan Belanda menjadi negara pertama di dunia yang melegalisasi praktik euthanasia. Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tak tersembuhkan, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya.

Tetapi perlu ditekankan, bahwa dalam Kitab Hukum Pidana Belanda secara formal euthanasia dan bunuh diri berbantuan masih dipertahankan sebagai perbuatan kriminal.

Sebuah karangan berjudul “The Slippery Slope of Dutch Euthanasia” dalam majalah Human Life International Special Report Nomor 67, November 1998, halaman 3 melaporkan bahwa sejak tahun 1994 setiap dokter di Belanda dimungkinkan melakukan euthanasia dan tidak akan dituntut di pengadilan asalkan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut adalah mengadakan konsultasi dengan rekan sejawat (tidak harus seorang spesialis) dan membuat laporan dengan menjawab sekitar 50 pertanyaan.

Sejak akhir tahun 1993, Belanda secara hukum mengatur kewajiban para dokter untuk melapor semua kasus euthanasia dan bunuh diri berbantuan. Instansi kehakiman selalu akan menilai betul tidaknya prosedurnya. Pada tahun 2002, sebuah konvensi yang berusia 20 tahun telah dikodifikasi oleh undang-undang belanda, dimana seorang dokter yang melakukan euthanasia pada suatu kasus tertentu tidak akan dihukum.

-   Australia

Negara bagian Australia, Northern Territory, menjadi tempat pertama di dunia dengan UU yang mengizinkan euthanasia dan bunuh diri berbantuan, meski reputasi ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1995 Northern Territory menerima UU yang disebut “Right of the terminally ill bill” (UU tentang hak pasien terminal). Undang-undang baru ini beberapa kali dipraktikkan, tetapi bulan Maret 1997 ditiadakan oleh keputusan Senat Australia, sehingga harus ditarik kembali.

-  Belgia

Parlemen Belgia telah melegalisasi tindakan euthanasia pada akhir September 2002. Para pendukung euthanasia menyatakan bahwa ribuan tindakan euthanasia setiap tahunnya telah dilakukan sejak dilegalisasikannya tindakan euthanasia di negara ini, namun mereka juga mengkritik sulitnya prosedur pelaksanaan euthanasia ini sehingga timbul suatu kesan adaya upaya untuk menciptakan “birokrasi kematian”.

Belgia kini menjadi negara ketiga yang melegalisasi euthanasia (setelah Belanda dan negara bagian Oregon di Amerika).

Senator Philippe Mahoux, dari partai sosialis yang merupakan salah satu penyusun rancangan undang-undang tersebut menyatakan bahwa seorang pasien yang menderita secara jasmani dan psikologis adalah merupakan orang yang memiliki hak penuh untuk memutuskan kelangsungan hidupnya dan penentuan saat-saat akhir hidupnya.

-   Amerika

Euthanasia agresif dinyatakan ilegal di banyak negara bagian di Amerika. Saat ini satu-satunya negara bagian di Amerika yang hukumnya secara eksplisit mengizinkan pasien terminal (pasien yang tidak mungkin lagi disembuhkan) mengakhiri hidupnya adalah negara bagian Oregon, yang pada tahun 1997 melegalisasikan kemungkinan dilakukannya euthanasia dengan memberlakukan UU tentang kematian yang pantas (Oregon Death with Dignity Act). Tetapi undang-undang ini hanya menyangkut bunuh diri berbantuan, bukan euthanasia. Syarat-syarat yang diwajibkan cukup ketat, dimana pasien terminal berusia 18 tahun ke atas boleh minta bantuan untuk bunuh diri, jika mereka diperkirakan akan meninggal dalam enam bulan dan keinginan ini harus diajukan sampai tiga kali pasien, dimana dua kali secara lisan (dengan tenggang waktu 15 hari di antaranya) dan sekali secara tertulis (dihadiri dua saksi dimana salah satu saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pasien).

Dokter kedua harus mengkonfirmasikan diagnosis penyakit dan prognosis serta memastikan bahwa pasien dalam mengambil keputusan itu tidak berada dalam keadaan gangguan mental. Hukum juga mengatur secara tegas bahwa keputusan pasien untuk mengakhiri hidupnya tersebut tidak boleh berpengaruh terhadap asuransi yang dimilikinya baik asuransi kesehatan, jiwa maupun kecelakaan ataupun juga simpanan hari tuanya.

Belum jelas apakah undang-undang Oregon ini bisa dipertahankan di masa depan, sebab dalam Senat AS pun ada usaha untuk meniadakan UU negara bagian ini. Mungkin saja nanti nasibnya sama dengan UU Northern Territory di Australia. Bulan Februari lalu sebuah studi terbit tentang pelaksanaan UU Oregon selama tahun 1999. Sebuah lembaga jajak pendapat terkenal yaitu Poling Gallup (Gallup Poll) menunjukkan bahwa 60% orang Amerika mendukung dilakukannya euthanasia.

-          Swiss

Di Swiss, obat yang mematikan dapat diberikan baik kepada warga negara Swiss ataupun orang asing apabila yang bersangkutan memintanya sendiri. Secara umum, pasal 115 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Swiss yang ditulis pada tahun 1937 dan dipergunakan sejak tahun 1942, yang pada intinya menyatakan bahwa “membantu suatu pelaksanaan bunuh diri adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila motivasinya semata untuk kepentingan diri sendiri.”

Pasal 115 tersebut hanyalah menginterpretasikan suatu izin untuk melakukan pengelompokan terhadap obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang.

-           Inggris

Pada tanggal 5 November 2006, Kolese Kebidanan dan Kandungan Britania Raya (Britain’s Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) mengajukan sebuah proposal kepada Dewan Bioetik Nuffield (Nuffield Council on Bioethics) agar dipertimbangkannya izin untuk melakukan euthanasia terhadap bayi-bayi yang lahir cacat (disabled newborns). Proposal tersebut bukanlah ditujukan untuk melegalisasi euthanasia di Inggris melainkan semata guna memohon dipertimbangkannya secara saksama dari sisi faktor “kemungkinan hidup si bayi” sebagai suatu legitimasi praktik kedokteran.

Namun hingga saat ini euthanasia masih merupakan suatu tindakan melawan hukum di kerajaan Inggris demikian juga di Eropa (selain daripada Belanda). Demikian pula kebijakan resmi dari Asosiasi Kedokteran Inggris (British Medical Association-BMA) yang secara tegas menentang euthanasia dalam bentuk apapun juga.

-          Jepang

Jepang tidak memiliki suatu aturan hukum yang mengatur tentang euthanasia demikian pula Pengadilan Tertinggi Jepang (supreme court of Japan) tidak pernah mengatur mengenai euthanasia tersebut.

Ada 2 kasus euthanasia yang pernah terjadi di Jepang yaitu di Nagoya pada tahun 1962 yang dapat dikategorikan sebagai “eutanasia pasif” (shōkyokuteki anrakushi). Kasus yang satunya lagi terjadi setelah peristiwa insiden di Tokai university pada tahun 1995 yang dikategorikan sebagai “euthanasia aktif ” (sekkyokuteki anrakushi).

Keputusan hakim dalam kedua kasus tersebut telah membentuk suatu kerangka hukum dan suatu alasan pembenar dimana euthanasia secara aktif dan pasif boleh dilakukan secara legal. Meskipun demikian euthanasia yang dilakukan selain pada kedua kasus tersebut adalah tetap dinyatakan melawan hukum, dimana dokter yang melakukannya akan dianggap bersalah oleh karena merampas kehidupan pasiennya. Oleh karena keputusan pengadilan ini masih diajukan banding ke tingkat federal maka keputusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum sebagai sebuah yurisprudensi, namun meskipun demikian saat ini Jepang memiliki suatu kerangka hukum sementara guna melaksanakan euthanasia.

-           Republik Ceko

Di Republik Ceko euthanasia dinyatakan sebagai suatu tindakan pembunuhan berdasarkan peraturan setelah pasal mengenai euthanasia dikeluarkan dari rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebelumnya pada rancangan tersebut, Perdana Menteri Jiri Pospíšil bermaksud untuk memasukkan euthanasia dalam rancangan KUHP tersebut sebagai suatu kejahatan dengan ancaman pidana selama 6 tahun penjara, namun Dewan Perwakilan Konstitusional dan komite hukum negara tersebut merekomendasikan agar pasal kontroversial tersebut dihapus dari rancangan tersebut.

-           India

Di India euthanasia adalah suatu perbuatan melawan hukum. Aturan mengenai larangan euthanasia terhadap dokter secara tegas dinyatakan dalam bab pertama pasal 300 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana India (Indian penal code-IPC) tahun 1860. Namun berdasarkan aturan tersebut dokter yang melakukan euthanasia hanya dinyatakan bersalah atas kelalaian yang mengakibatkan kematian dan bukannya pembunuhan yang hukumannya didasarkan pada ketentuan pasal 304 IPC, namun ini hanyalah diberlakukan terhadap kasus euthanasia sukarela dimana sipasien sendirilah yang menginginkan kematian dimana si dokter hanyalah membantu pelaksanaan euthanasia tersebut (bantuan euthanasia). Pada kasus euthanasia secara tidak sukarela (atas keinginan orang lain) ataupun euthanasia di luar kemauan pasien akan dikenakan hukuman berdasarkan pasal 92 IPC.

-           China

Di China, euthanasia saat ini tidak diperkenankan secara hukum. Euthanasia diketahui terjadi pertama kalinya pada tahun 1986, dimana seorang yang bernama “Wang Mingcheng” meminta seorang dokter untuk melakukan euthanasia terhadap ibunya yang sakit. Akhirnya polisi menangkapnya juga si dokter yang melaksanakan permintaannya, namun 6 tahun kemudian Pengadilan tertinggi rakyat (Supreme People’s Court) menyatakan mereka tidak bersalah. Pada tahun 2003, Wang Mingcheng menderita penyakit kanker perut yang tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan lagi dan ia meminta untuk dilakukannya euthanasia atas dirinya namun ditolak oleh rumah sakit yang merawatnya. Akhirnya ia meninggal dunia dalam kesakitan.

-           Afrika Selatan

Di Afrika Selatan belum ada suatu aturan hukum yang secara tegas mengatur tentang euthanasia sehingga sangat memungkinkan bagi para pelaku euthanasia untuk berkelit dari jerat hukum yang ada.

-           Korea

Belum ada suatu aturan hukum yang tegas yang mengatur tentang euthanasia di Korea, namun telah ada sebuah preseden hukum (yurisprudensi) yang di Korea dikenal dengan “Kasus rumah sakit Boramae” dimana dua orang dokter yang didakwa mengizinkan dihentikannya penanganan medis pada seorang pasien yang menderita sirosis hati (liver cirrhosis) atas desakan keluarganya. Polisi kemudian menyerahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut dengan diberi catatan bahwa dokter tersebut seharusnya dinayatakan tidak bersalah. Namun kasus ini tidak menunjukkan relevansi yang nyata dengan mercy killing dalam arti kata euthanasia aktif.

Pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa “pada kasus tertentu dari penghentian penanganan medis (hospital treatment) termasuk tindakan euthanasia pasif, dapat diperkenankan apabila pasien terminal meminta penghentian dari perawatan medis terhadap dirinya.

2.6  Praktik-praktik Euthanasia di Dunia

Praktik-praktik euthanasia pernah yang dilaporkan dalam berbagai tindakan masyarakat :

  • Di India pernah dipraktikkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang tua ke dalam sungai Gangga.
  • Di Sardinia, orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki tertuanya.
  • Uruguay mencantumkan kebebasan praktik euthanasia dalam undang-undang yang telah berlaku sejak tahun 1933.
  • Di beberapa negara Eropa, praktik euthanasia bukan lagi kejahatan kecuali di Norwegia yang sejak 1902 memperlakukannya sebagai kejahatan khusus.
  • Di Amerika Serikat, khususnya di semua negara bagian, euthanasia dikategorikan sebagai kejahatan. Bunuh diri atau membiarkan dirinya dibunuh adalah melanggar hukum di Amerika Serikat.
  • Satu-satunya negara yang dapat melakukan tindakan euthanasia bagi para anggotanya adalah Belanda. Anggota yang telah diterima dengan persyaratan tertentu dapat meminta tindakan euthanasia atas dirinya. Ada beberapa warga Amerika Serikat yang menjadi anggotanya. Dalam praktik medis, biasanya tidak pernah dilakukan euthanasia aktif, namun mungkin ada praktik-praktik medis yang dapat digolongkan euthanasia pasif.

2.7   Pandangan tentang Euthanasia di Beberapa Aspek

Ada berbagai macam pandangan euthanasia di beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

2.7.1 Aspek Agama

a.  Agama Hindu

Pandangan agama Hindu terhadap euthanasia didasarkan pada ajaran tentang karma, moksa dan ahimsa. Karma adalah suatu konsekuensi murni dari semua jenis kehendak dan maksud perbuatan, yang baik maupun yang buruk, lahir atau batin dengan pikiran kata-kata atau tindakan. Akumulasi terus menerus dari “karma” yang buruk adalah penghalang “moksa” yaitu suatu kebebasan dari siklus reinkarnasi. Ahimsa adalah prinsip “anti kekerasan” atau pantang menyakiti siapa pun juga.

Bunuh diri adalah suatu perbuatan yang terlarang di dalam ajaran Hindu sebab perbuatan tersebut dapat menjadi faktor yang mengganggu karena menghasilkan “karma” buruk. Kehidupan manusia adalah kesempatan yang sangat berharga untuk meraih tingkat yang lebih baik dalam kelahiran kembali.

Berdasarkan kepercayaan umat Hindu, apabila seseorang melakukan bunuh diri, maka rohnya tidak akan masuk neraka ataupun surga melainkan tetap berada di dunia fana sebagai roh jahat dan berkelana tanpa tujuan hingga ia mencapai masa waktu di mana seharusnya ia menjalani kehidupan. Misalnya, seseorang bunuh diri pada usia 17 tahun padahal dia ditakdirkan hidup hingga 60 tahun. Maka selama 43 tahun rohnya berkelana tanpa arah tujuan. Setelah itu, rohnya masuk ke neraka untuk menerima hukuman lebih berat; kemudian kembali ke dunia (reinkarnasi) untuk menyelesaikan “karma”-nya terdahulu yang belum selesai dijalaninya.

b.  Agama Buddha

Agama Buddha sangat menekankan larangan untuk membunuh makhluk hidup. Ajaran ini merupakan moral fundamental dari Sang Buddha. Oleh karena itu, jelas bahwa euthanasia adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama Budha. Selain itu, ajaran Budha sangat menekankan pada “welas asih” (“karuna”). Mempercepat kematian seseorang secara tidak alamiah merupakan pelanggaran terhadap perintah utama ajaran Budha. Tindakan jahat itu akan mendatangkan “karma” buruk kepada siapa pun yang terlibat dalam tindakan euthanasia tersebut.

c.  Agama Islam

Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati (QS 22:66; 2:243). Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada teks dalam Al Quran maupun Hadis yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Kendati demikian, ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut, “Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS 2:195), dan dalam ayat lain disebutkan, “Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri,” (QS 4:29).

Euthanasia dalam ajaran Islam disebut qatl ar-rahmah atau taisir al-maut (euthanasia), yaitu tindakan yang memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya euthanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (mercy killing) dalam alasan apapun juga.

Islam membedakan dua macam euthanasia, yaitu:

a. Euthanasia positif

Yang dimaksud taisir al-maut al-fa’al (euthanasia positif) ialah tindakan memudahkan kematian si sakit –karena kasih sayang– yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat). Euthanasia positif dilarang sebab tujuan tindakan adalah pembunuhan atau mempercepat kematian. Tindakan ini dikategorikan sebagai pembunuhan dan dosa besar.

b. Euthanasia negatif

Euthanasia negatif disebut taisir al-maut al-munfa’il. Pada euthanasia negatif tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan. Pasien dibiarkan begitu saja karena pengobatan tidak berguna lagi dan tidak memberikan harapan apa-apa kepada pasien. Pasien dibiarkan mengikuti saja hukum sunnatullah (hukum Allah terhadap alam semesta) dan hukum sebab-akibat.

d.  Gereja Ortodoks

Gereja Ortodoks punya kebiasaan untuk mendampingi orang-orang beriman sejak kelahiran hingga hingga kematian melalui doa, upacara/ritual, sakramen, khotbah, pengajaran dan kasih, iman dan pengharapan. Kehidupan hingga kematian dipandang sebagai suatu kesatuan kehidupan manusia. Gereja Ortodoks memiliki pendirian yang sangat kuat terhadap prinsip pro-kehidupan dan anti euthanasia.

e.  Agama Yahudi

Agama Yahudi melarang euthanasia dalam berbagai bentuk dan menggolongkannya ke dalam “pembunuhan”. Hidup seseorang bukanlah miliknya lagi melainkan milik dari Tuhan, sumber dan tujuan kehidupan. Walaupun dengan motivasi yang baik, misalnya mercy killing, euthanasia merupakan kejahatan karena melawan kewenangan Tuhan. Dasar yang dipakai adalah Kej 1:9, “Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, Aku akan menuntut balasnya; dari segala binatang Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia”.

2.7.2   Aspek Hak Asasi

Hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan hak hidup, damai dan sebagainya. Tapi tidak tercantum dengan jelas adanya hak seseorang untuk mati. Mati sepertinya justru dihubungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini terbukti dari aspek hukum euthanasia, yang cenderung menyalahkan tenaga medis dalam euthanasia. Sebetulnya dengan dianutnya hak untuk hidup layak dan sebagainya, secara tidak langsung seharusnya terbersit adanya hak untuk mati, apabila dipakai untuk menghindarkan diri dari segala ketidaknyamanan atau lebih tegas lagi dari segala penderitaan yang hebat.

2.7.3 Aspek Ilmu Pengetahuan

Pengetahuan kedokteran dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan upaya tindakan medis untuk mencapai kesembuhan atau pengurangan penderitaan pasien. Apabila secara ilmu kedokteran hampir tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan kesembuhan ataupun pengurangan penderitaan, apakah seseorang tidak boleh mengajukan haknya untuk tidak diperpanjang lagi hidupnya? Segala upaya yang dilakukan akan sia-sia, bahkan sebaliknya dapat dituduhkan suatu kebohongan, karena di samping tidak membawa kepada kesembuhan, keluarga yang lain akan terseret dalam pengurasan dana.

2.7.4 Aspek Hukum dan Etika

Undang-undang Hukum pidana mengatur seseorang dapat dipidana atau dihukum jika ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja ataupun karena kurang hati-hati. Ketentuan pelanggaran yang berkaitan langsung dengan euthanasia aktif di Indonesia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri (voluntary euthanasia) sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 KUHP.

Pasal 344 KUHP : “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Hubungan hukum dokter-pasien juga dapat ditinjau dari sudut perdata, antara lain pasal 1313 KUH Perdata  : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.  Dan pada Pasal  1314 , 1315, dan 1319 KUH Perdata.

Dalam bidang pengobatan, jelas ada hubungan atau persetujuan antara pasien atau keluarga pasien dan satu orang dokter atau beberapa dokter. Disatu pihak pasien atau keluarga pasien memerlukan kepandaian dan keterampilan dokter untuk mengatasi masalah kesehatannya atau keluarganya, sedangkan dipihak lain para dokter mempunyai kepandaian dan keterampilan yang dapat diberikan untuk kesembuhan pasien. Dengan demikian terjadi perjanjian terhadap dua pihak, Didalam undang-undang perikatan adalah hubungan hokum antara dua orang atau lebih, dengan pihak yang berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain. Sedangkan pihak lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Secara formal tindakan euthanasia di Indonesia belum memiliki dasar hukum sehingga selalu terbuka kemungkinan terjadinya penuntutan hukum terhadap euthanasia yang dilakukan.

Untuk jenis euthanasia aktif maupun pasif tanpa perintah, beberapa pasal yang berhubungan dengan euthanasia adalah :

Pasal 338 KUHP : “ Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena maker mati, dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Pasal 340 KUHP : “Barang siapa dengan sengaja den direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Pasal  359 KUHP : “Barang siapa kerena salah menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Selanjutnya dikemukakan sebuah ketentuan hukum yang mengingatkan kalangan kesehatan untuk berhati-hati menghadapi kasus euthanasia :

Pasal 345 KUHP : ”Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 356 (3) KUHP yang juga mengancam terhadap “Penganiayaan yang dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum”. Selain itu patut juga diperhatikan adanya ketentuan dalam Bab XV KUHP khususnya Pasal 304 dan Pasal 306 (2).

Sementara dalam ketentuan Pasal 306 (2) KUHP dinyatakan, “Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara maksimal sembilan tahun”.

Pasal 356 (3) dan pasal 306 (2) terakhir tersebut di atas memberikan penegasan, bahwa dalam konteks hukum aktif di Indonesia, meninggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasi sebagai tindak pidana.

Ditegaskan pula dalam Surat Edaran IDI No.702/PB/H2/09/2004 yang menyatakan sebagai berikut: “Di Indonesia sebagai negara yang berazaskan Pancasila, dengan sila yang pertamanya adalah Ke Tuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat menerima tindakan “euthanasia aktif” .

Namun demikian di negara kita belum ada hukum yang jelas mengenai euthanasia ini. Dasar atas tindakan boleh tidaknya dilakukan euthanasia yaitu Surat Edaran No.702/PB/H.2/09/2004 tentang euthanasia yang dikeluarkan oleh Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Dalam pandangan hukum, euthanasia bisa dilakukan jika pengadilan mengijinkan.

Dari sudut pandang hukum euthanasia aktif jelas melanggar, UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu Pasal 4, Pasal 9 ayat 1, Pasal 32, Pasal 51, Pasal 340, Pasal 344, dan Pasal 359.

Bertolak dari ketentuan semua Pasal-pasal tersebut tersimpul, bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, dalam konteks hukum aktif di Indonesia, euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, tidak dimungkinkan dilakukan “pengakhiran hidup seseorang” sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Ketentuan ini harus diingat kalangan kedokteran sebab walaupun terdapat beberapa alasan kuat untuk membantu pasien / keluarga pasien mengakhiri hidup atau memperpendek hidup pasien, ancaman hukuman ini harus dihadapinya.

Penilaian etika euthanasia telah diperdebatkan tentang kebenarannya dalam decade sekarang ini. Larangan untuk membunuh merupakan suatu norma moral yang sangat fundamental untuk umat manusia. Tidak mengherankan, kalau dalam segala aspek kebudayaan diberi tekanan besar pada norma ini, termasuk dalam bidang agama. Malah boleh dikatakan, ini norma moral yang paling penting, sebagaimana pelanggarannya juga merupakan kejahatan paling besar. Namun demikian norma moral ini pun tidak bersifat absolute. Rasanya dalam etika tidak ada norma moral yang sama sekali absolute. Karena itu disekitar norma ini pun selalu masih ada hal-hal yang dipermasalahkan. Dizaman sekarang menyangkut hukuman mati dan euthanasia, tetapi berlawanan. Apakah pantas Hukuman mati dipertahankan sebagai pengecualian atas larangan untuk membunuh sedangkan tentang euthanasia dipersoalkan tidak perlu diakui adanya pengecualian atas larangan untuk membunuh.

Di dalam Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan Mentri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983 disebutkan pada pasal 10: “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.” Kemudian di dalam penjelasan pasal 10 itu dengan tegas disebutkan bahwa naluri yang kuat pada setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia ialah mempertahankan hidupnya. Usaha untuk itu merupakan tugas seorang dokter. Dokter harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani, berarti bahwa baik menurut agama dan undang-undang Negara, maupun menurut Etika Kedokteran, seorang dokter tidak dibolehkan:

a.  Menggugurkan kandungan (abortus provocatus).

b. Mengakhiri hidup seseorang penderita, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (euthanasia).

Jadi sangat tegas, para dokter di Indinesia dilarang melakukan euthanasia. Di dalam kode etika itu tersirat suatu pengertian, bahwa seorang dokter harus mengerahkan segala kepandaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup manusia (pasien), tetapi tidak untuk mengakhirinya.

Ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Farid Anfasal Moeloek dalam suatu pernyataannya yang dimuat oleh majalah Tempo Selasa 5 Oktober 2004 menyatakan bahwa : Eutanasia atau “pembunuhan tanpa penderitaan” hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. “Eutanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP (Wikipedia, 2012).

Utomo (2009) mengutarakan bahwa dalam prakteknya, para dokter tidak mudah melakukan eutanasia ini, meskipun dari sudut kemanusiaan dibenarkan adanya eutanasia dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan (sesuai dengan Deklarasi Lisboa 1981). Akan tetapi dokter tidak dibenarkan serta merta melakukan upaya aktif untuk memenuhi keinginan pasien atau keluarganya tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua hal, pertama, karena adanya persoalan yang berkaitan dengan kode etik kedokteran, disatu pihak dokter dituntut untuk membantu meringankan penderitaan pasien, akan tetapi dipihak lain menghilangkan nyawa orang merupakan pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri. Kedua, tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam perundng-undangan merupakan tindak pidana, yang secara hukum di negara manapun, tidak dibenarkan oleh Undang-undang.

Di dalam Wikipedia (2009) dinyatakan bahwa di dunia ini terdapat beberapa negara yang telah melegalkan tindakan eutanasia dengan beberapa persyaratan dan pertanyaan yang harus dipenuhi oleh pasien ataupun keluarganya, diantaranya Belgia, Belanda dan negara bagian Oregon di Amerika. Di dalamnya juga disebutkan bahwa Senator Philippe Mahoux, dari partai sosialis yang merupakan salah satu penyusun rancangan undang-undang tersebut menyatakan bahwa seorang pasien yang menderita secara jasmani dan psikologis adalah merupakan orang yang memiliki hak penuh untuk memutuskan kelangsungan hidupnya dan penentuan saat-saat akhir hidupnya.

BAB III

PENUTUP

 

3.1 Kesimpulan

Di Indonesia masalah euthanasia masih belum mandapatkan tempat yang diakui secara yuridis dan mungkinkah dalam perkembangan Hukum Positif Indonesia, euthanasia akan mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis.

Munculnya permintaan tindakan medis euthanasia hakikatnya menjadi indikasi, betapa masyarakat sedang mengalami pergeseran nilai kultural. Disini Penulis menentang dilakukannya euthanasia atas dasar etika, agama, moral dan legal, dan juga dengan pandangan bahwa apabila dilegalisir, euthanasia dapat disalahgunakan. Kelompok pro-euthanasia mungkin akan menentang pendapat ini dengan menggunakan argumen quality of life, dan hukum. Namun demikian, pernyataan yang telah dikemukakan, pertama secara etika, tugas seorang dokter adalah untuk menyembuhkan, bukan membunuh; untuk mempertahankan hidup, bukan untuk mengakhirinya. Dari dasar agama adalah di mana dokter percaya kesucian dan kemuliaan kehidupan manusia. Dari segi respek moral, pilihan untuk membunuh, baik orang lain maupun diri sendiri adalah imoral karena merupakan tindak sengaja untuk membunuh seorang manusia. Dari segi legal, seorang dokter yang melakukan euthanasia atau membantu orang yang bunuh diri telah melakukan tindakan melanggar hukum. Pernyataan terakhir adalah sulitnya untuk melegalisir euthanasia karena sulitnya membuat standar prosedur yang efektif.  Selanjutnya hal ini juga dapat memberikan tekanan kepada mereka yang merasa diabaikan atau merasa sebagai beban keluarga atau teman.

Jadi di Indonesia Euthanasia aktif tetap dilarang, baik dilihat dari kode etik kedokteran, undang-undang hukum pidana, maupun menurut setiap agama, yang menghukumkannya haram. Sedangkan Euthanasia pasif diperbolehkan, yaitu sepanjang kondisi pasien berupa batang otaknya sudah mengalami kerusakan fatal.

 

3.2  Saran

Apabila hukum di Indonesia kelak mau menjadikan persoalan eutanasia sebagai salah satu materi pembahasan, semoga tetap diperhatikan dan dipertimbangkan sisi nilai-nilainya, baik sosial, etika, maupun moral.

DAFTAR PUSTAKA

 

Hanafiah, M.  Yusuf. 1999. Etika kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta : EGC

http://abrahamzakky.blogspot.com/2009/02/bunuh-diri-dan-euthanasia-oleh-abraham.html

http://forum.vivanews.com/pidana-dan-perdata/2843-apakah-euthanasia-salah.html

http://laporanpenelitian.wordpress.com/2008/05/25/euthanasia-antara-legal-dan-non-legal/

http://id.wikipedia.org/wiki/Eutanasia  

http://www.euthanasia.com/historyeuthanasia.html

James Rachels. “Euthanasia”, dalam Tom Regan (ed.), 1980. Matters of Life and Death: New Introductory Essays in moral Philosophy. New York: Random House. (http://www.docstoc.com/docs/55691885/euthanasia-dari-berbagai-segi)

K. Bertens. 2001. Perspektif Etika: Esai-esai tentang Masalah Aktual, Yogyakarta: Kanisius. (http://www.docstoc.com/docs/55691885/euthanasia-dari-berbagai-segi)

Shannon, Thomas A. 1995. Pengantar Bioetika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

 

Tinggalkan komentar »

“PELAYANAN KEBIDANAN YANG BERKUALITAS”

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  Latar Belakang

Pembangunan kesehatan di Indonesia dewasa ini masih diwarnai oleh rawannya derajat kesehatan ibu dan anak, terutama pada kelompok yang paling rentan yaitu ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, serta bayi pada masa perinatal, yang ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian perinatal (AKP).

Salah satu upaya yang mempunyai dampak relatif cepat terhadap penurunan AKI dan AKP adalah dengan penyediaan pelayanan kebidanan berkualitas yang dekat dengaan masyarakat dan di dukung dengan peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan rujukan. Sebanyak 30 % bidan memberikan pelayanan praktek perorangan (IBI 2002) dengan berbagai jenis pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan kontrasepsi suntik 58%, konrasepsi pil, IUD dan implant 25%, dan pelayanan pada ibu hamil dan bersalin masing 93% dan 66%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bidan mempunyai peran besar dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat, menggingat peran besar dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi tersebut maka berbagai program telah di laksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidan praktek swasta agar sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Kegiatan pokok pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh bidan dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah pelayanan antenatal care, pertolongan persalinan, deteksi dini faktor resiko kehamilan dan peningkatan pelayanan pada neonatal, kehamilan merupakan suatu proses reproduksi yang memerlukan perawatan khusus (pemantauan selama kehamilan) agar dapat berlangsung dengan baik karena erat kaitannya dengan kehidupan ibu maupun janin. Resiko kehamilan bersifat dinamis karena ibu hamil yang pada mulanya normal secara tiba-tiba dapat menjadi resiko yang dapat menyebabkan kematian.

Salah satu upaya IBI ialah bekerja sama dengan BKKBN dan departemen kesehatan serta dukungan dan bantuan teknik dari USAID melalui program STARH (sustaining Teching Assistance in reproductive program) tahun 2000-2005 dan HSP (health services program) tahun 2005-2009 mengembangkan program bidan delima untuk menigkatkan kualitas pelayanan bidan prektek swasta dan pemberian penghargaan bagi mereka yang berprestasi dalam pelayanan keluarga berencana dalam pelayanan reproduksi.

Pelayanan bidan Indonesia mempunyai akar yang kuat sejak jaman Belanda, dan mengalami pasang surut sepanjang jaman kemerdekaan terutama ditinjau dari segi penyelengaraan sebagai institusi yang mempersiapkan bidan sebelum diterjunkan untuk memberikan pelayanan di masyarakat. Riwayat pendidikan bidan di Indonesia sangat fluktuaktif dan mengalami pasang surut, dengan sendirinya menghasilkan kinerja pelayanan bidan yang berfariasi

Bidan merupakan tenaga lini terdepan (front line) harus mampu dan terampil dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada ibu dan bayi baru lahir sesuai dengan asuhan kebidanan yang ditetapkan, mengacu kepada kewenangan dan kode etik profesi serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang terstandar. Untuk mendukung peningkatan keterampilan bidan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, Departemen kesehatan telah menyusun berbagai pedoman dan standar asuhan kebidanan sehingga dapat digunakan sebagai acuan. Seiring dengan itu pula pemerintah dan berbagai pihak di Indonesia terus mengembangkan pendidikan kebidanan yang berhubungan dengan perkembangan pelayanan kebidanan baik pendidikan formal maupun non formal. Dan sejak tahun 2000 telah dibentuk tim pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) yang dikoordinasi oleh Maternal Neonatal Health (MNH) yang sampai saat ini telah melatih APN di beberapa propinsi/kabupaten di Indonesia guna menjawab kebutuhan/tuntutan masyarakat akan pelayanan kebidanan yang berkualitas (Depkes, 2005).

Kemajuan dunia global yang pesat baik di bidang teknologi, informasi, pengetahuan dan teknologi kesehatan termasuk kesehatan reproduksi berdampak pada adanya persaingan yang ketat dalam bidang kesehatan. Tuntutan masyarakat saat ini adalah pelayanan yang berkualitas, aman, nyaman dan terjangkau. Hal ini mendorong bidan untuk siap, tangap serta mampu merespon dan mengantisipasi kemajuan zaman dan tuntutan masyarakat.

Disisi lain IBI sebagai organisasi profesi yang dalam tujuan filosofinya melakukan pembinaan dan pengayongan bagi angotanya juga terus untuk berupaya untuk mencari trobosan guna tercapainya peningkatan profesionalisme para anggotanya.

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari system pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.

Dalam praktek kebidanan, pemberian asuhan kebidanan yang berkualitas sangat dibutuhkan. Kualitas kebidanan ditentukan dengan cara bidan membina hubungan, baik sesama rekan sejawat ataupun dengan orang yang diberi asuhan. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan juga ditentukan oleh ketrampilan bidan untuk berkomunikasi secara efektif dan melakukan konseling yang baik kepada klien.

Bidan merupakan ujung tombak memberikan pelayanan yang berkuliatas dan sebagai tenaga kesehatan yang professional, bekerja sebagai mitra masyarakat, khususnya keluarga sebagai unit terkecilnya, yang berarti bidan memiliki posisi strategis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat holistik komprehensif (berkesinambungan, terpadu, dan paripurna), yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam upaya mencapai terwujudnya paradigma sehat.

Jadi seorang bidan dituntut untuk menjadi individu yang professional dan handal memberikan pelayanan yang berkualitas karena konsep kerjanya berhubungan dengan nyawa manusia, disamping harus professional dalam pelayanan, professional berkomunikasi dan juga bidan juga sabar (telaten) agar pasien merasa aman dan nyaman di saat melakukan pelayanan kehamilan, persalinan, masa nifas, keluarga berencana dan lain sebagainya.

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

2.1    Pelayanan Kebidanan Komunitas

2.1.1        Definisi Pelayanan Kebidanan Komunitas

Pelayanan adalah suatu kegiatan ataupun urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi secara langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Kebidanan adalah satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi-fungsi reproduksi manusia serta memberikan bantuan/dukungan pada perempuan, keluarga dan komunitasnya. (Rahmawati, 2012)

Komunitas adalah sekolompok orang yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat atau paguyuban. (Rahmawati, 2012)

Pelayanan kebidanan adalah sebuah tugas dan tanggung jawab praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. (Suryani, 2011)

Pelayanan Kebidanan Komunitas menurut United Kingdom Central Council for Nursing Midwifery and Health adalah praktisi bidan yang berbasis komuniti yang harus dapat memberikan supervise yang dibutuhkan oleh wanita, pelayanan berkualitas, nasihat atau saran pada kehamilan, persalinan, nifas, dengan tanggung jawab dan memberikan pelayanan pada ibu hamil dan bayi secara komprehensif.

Sedangkan menurut J.H. Syahlan, SKM, kebidanan komunitas adalah bidan yang bekerja melayani keluarga dan masyarakat diwilayah tertentu.

2.1.2        Sasaran Pelayanan Kebidanan Komunitas

Kelompok masyarakat di komunitas merupakan sasaran bidan community, yang meliputi :

  1. Ibu
  2. Anak
  3. Keluarga
  4. Masyarakat

Yang menjadi sasaran utama bidan dalam menjalankan tugasnya adalah ibu dan anak dalam keluarga.

2.2 Pelayanan Kebidanan Berkualitas

2.2.1 Definisi Pelayanan Kebidanan Berkualitas

Pelayanan kebidanan adalah integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregistrasi) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan. Pelayanan kebidanan merupakan bagian yang integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga, sesuai dengan kewenangan dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. (Rahmawati, 2012)

Pelayanan kebidanan yang berkualitas adalah pelayanan yang diberikan sesuai tugas dan tanggung jawab praktik profesi bidan dalam memberikan pelayanan secara komprehensif untuk meningkatkan kesehatan ibu, anak, kuluarga dan masyarakat yang memberikan kepuasan pelanggan baik secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.

2.2.2 Tujuan Pelayanan Kebidanan yang Berkualitas  

Tujuan pelayanan kebidanan yang berkualitas antara lain :

  1.  Ibu dan bayi sehat, selamat, keluarga bahagia, terjaminnya kehormatan martabat manusia.
  2. Saling menghormati penerima asuhan dan pemberi asuhan.
  3. Kepuasan ibu, keluarga dan bidan.
  4. Adanya kekuatan diri dari wanita dalam menentukan dirinya sendiri.
  5. Adanya rasa saling percaya dari wanita sebagai penerima asuhan.
  6. Terwujudnya keluarga sejahtera dan berkualitas.

2.2.3 Sasaran Pelayanan Kebidanan Berkualitas

   Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga dan masyarakat yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan pelayanan kebidanan dapat dibedakan menjadi :

  1. Layanan Primer

Layanan kebidanan adalah layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan.

  1. Layanan Kolaborasi

Layanan Kolaborasi adalah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan.

  1. Layanan Rujukan

Layanan Rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem layanan yang lebih tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang mendorong persalianan, juga layanan yang dilakukan oleh bidan ke tempat/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertical atau meningkatkan keaamanan dan kesejahteraan ibu dan bayinya.

2.2.4 Peran Bidan dalam memberikan Pelayanan yang Berkualitas

Peran bidan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Peran bidan sebagai Pendidik

Memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga kelompok dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan khususnya yang berhubungan dengan pihak terkait, kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana.

  1. Bersama klien mengkaji kebutuhan akan pendidikan dan penyuluhan kesehatan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan ibu, anak dan keluraga berencana.
  2. Bersama klien pihak terkait meyusun rencana penyuluhan kesehatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang telah dikaji, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
  3. Menyiapkan alat dan bahan pendidikan dan penyuluhan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
  4. Melaksanakan program/rencana pendidikan dan penyuluhan sesuai dengan rencana jangka pendek dan jangka panjang yang melibatkan unsur-unsur terkait termasuk masyarakat.
  5. Bersama klien mengevaluasi hasil pendidikan/penyuluhan kesehatan masyarakat dan menggunakannya untuk perbaikan dan meningkatkan program di masa yang akan datang.
  6. Mendokumentasikan  semua kegiatan dan hasil pendidikan/penyuluhan kesehatan masyarakat secara lengkap dan sistematis.
  7. Peran bidan sebagai Pelaksana

Bidan harus mengetahui dan menguasai IPTEK untuk melakukan kegiatan, antara laian :

  1. Bimbingan terhadap kelompok remaja masa pranikah.
  2. Pemeliharaan kesehatan bumil, nifas dan masa interval dalam keluarga.
  3. Pertolongan persalinan di rumah.
  4. Tindakan pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan obstetri di keluarga.
  5. Pemeliharaan kesehatan kelompok wanita dengan gangguan reproduksi di keluarga.
  6. Pemeliharaan kesehatan anak balita.
  7. Peran bidan sebagai Pengelola

Bidan sebagai pengelola kegiatan kebidanan unit kesehatan ibu dan anak di puskesmas, polindes, posyandu dan praktik bidan, memimpin dan mengelolah bidan lain atau tenaga kesehatan yang pendidikannya lebih rendah. Perannya sebagai pengelola anatara lain :

  1. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan terutama pelayanan kebidanan untuk individu keluarga kelompok khusus dan masyarakat diwilayah kerja dengan melibatkan masyarakat/klien.
  2. Berpartisifasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, keder kesehatan dan tenaga kesehatan lain yang berada dibawah bimbingan dalam wilayah kerjanya.
  1. Peran bidan sebagai Peneliti

Peran peneliti yang dilakukan oleh bidan dalam bidang kesehatan secara dasarnya bidan harus mengetahui bagaimana pencatatan, pengelahan dan analisis data. Secara sederhana bidan dapat memberikan kesimpulan atau hipotesis atau hasil analisisnya. Berdasarkan data tersebut bidan dapat menyusun rencana atau tindakan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan. Bidan juga harus dapat melaksanakan evaluasi atas tindakan yang dilakukan  tersebut.

2.3         Issu Kesehatan di Komunitas tentang Pelayanan Kebidanan yang Berkualitas

Di dalam kategori Evidence Based menurut WHO, pelayanan kebidanan dapat dibagi menjadi :

  1. Pelayanan atau asuhan yang terbukti bermanfaat

-          Memperbaiki letak Sungsang pada kehamilan 37 minggu

-          Melakukan manajemen aktif kala III

-          Memberikan support psikologi dan emosinal dalam persalinan

-          Memberikan kebebasan dalam pemilihan posisi persalinan

-          Memberikan MGSO4 lebih efektif dari pada antikonvulsi

-          Memberikan dukungan yang konsisten untuk pemberian ASI dan menggalakkan ASI On Demand

2. Pelayanan atau asuhan yang mungkin bermanfaat

-          Melakukan USG (Ultrasonografi)

-          Mengukur TFU (Tnggi Fundus Uteri)

-          Memberikan kebebasan dalam pilihan siapa pendamping persalinan

-          Memberikan kebebasan dalam memilih tempat persalinan

-          Memberikan informasi yang hendak diketahui ibu

-          Mengusap dan menenangkan ibu yang kesakitan saat berkontraksi

-          Memberikan Oksitosisin untuk merawat Pendarahan Post Partum

-          Menghangatkan bayi segera setelah lahir

-          Memberikan profilaksis vitamin K untuk mencegah pendarahan pada Bayi Baru Lahir

-          Kontak dini ibu dan bayi

3. Pelayanan atau asuhan yang dipertimbangkan antara bermanfaat dan merugikan

-          USG pada kehamilan awal secara rutin

-          Obat narkotika untuk mengurangi sakit persalinan

-          Pemecahan ketuban awal pada partus spontan

-          Sistem “risk scoring” secara formal

4. Pelayanan atau asuhan yang tidak diketahui efektif

-          Mengurangi garam dalam makanan untuk mencegah terjadinya preeklampsia

-          Memberikan tambahan kalsium, magnesium dan zinc

-          Istirahat ditempat tidur bagi ibu yang mengalami preeclampsia

-          Seksio Cesarea efektif untuk Sungsang

-          Pemecahan ketuban secara rutin untuk deteksi adanya mekoneum

-          Penghisapan dalam pada

5. Pelayanan atau asuhan yang tidak bermanfaat

-         Harus melibatkan para dokter untuk semua asuhan kehamilan dan persalinan.

-         Tidak merujuk kepada spesialis kebidanan dalam asuhan ibu dengan factor risk yang nyata.

-         Odema sebagai indikasi preeclampsia

-         Memberikan kalsium untuk kejang betis

-         Menghalangi ibu makan dan minum saat partus

-         Infus rutin saat persalinan

-         Menggunakan masker sewaktu melakukan pemeriksaan dalam

 

  

 BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

 

3.1 Kesimpulan

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari system pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.

Dalam praktek kebidanan, pemberian asuhan kebidanan yang berkualitas sangat dibutuhkan. Kualitas kebidanan ditentukan dengan cara bidan membina hubungan, baik sesama rekan sejawat ataupun dengan orang yang diberi asuhan. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan juga ditentukan oleh keterampilan bidan untuk berkomunikasi secara efektif dan melakukan konseling yang baik kepada klien.

Bidan merupakan ujung tombak memberikan pelayanan yang berkuliatas dan sebagai tenaga kesehatan yang professional, bekerja sebagai mitra masyarakat, khususnya keluarga sebagai unit terkecilnya, yang berarti bidan memiliki posisi strategis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat holistik komprehensif (berkesinambungan, terpadu, dan paripurna), yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam upaya mencapai terwujudnya paradigma sehat.

Jadi seorang bidan dituntut untuk menjadi individu yang professional dan handal memberikan pelayanan yang berkualitas karena konsep kerjanya berhubungan dengan nyawa manusia, disamping harus professional dalam pelayanan, professional berkomunikasi dan juga bidan juga sabar (telaten) agar pasien merasa aman dan nyaman di saat melakukan pelayanan kehamilan, persalinan, masa nifas, keluarga berencana dan lain sebagainya.

Bidan juga harus mengetahui tujuan pelayanan yang diberikan, sasaran dari asuhan kebidanan, peran dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kebidanan di komunitas sesuai Evidence Based yang berlaku, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas yang dapat memuaskan klien.

3.2    Saran

Bidan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan peran dan fungsinya berdasarkan etika profesi bidan yang berlaku.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Tinggalkan komentar »

“PENDIDIKAN KESEHATAN/ PROMOSI KESEHATAN DALAM UPAYA MERUBAH CARA PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI”

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1         Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, panganpendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup.

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh  masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mempertinggi derajat kesehatanmasyarakat. Demi tercapainya derajat kesehatan yang tinggi, maka wanita sebagai penerima kesehatan, anggota keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan harus berperan dalam keluarga, supaya anak tumbuh sehat sampai dewasa sebagai generasi muda. Oleh sebab itu wanita, seyogyanya diberi perhatian sebab :

  1. Wanita menghadapi masalah kesehatan khusus yang tidak dihadapi pria berkaitan dengan fungsi reproduksinya.
  2. Kesehatan wanita secara langsung mempengaruhi kesehatan anak yangdikandung dan dilahirkan.
  3. Kesehatan wanita sering dilupakan dan ia hanya sebagai objek dengan mengatasnamakan ‘pembangunan´ seperti program KB, dan pengendalian jumlah penduduk.
  4. Masalah kesehatan reproduksi wanita sudah menjadi agenda Intemasional diantaranya Indonesia menyepakati hasil-hasil Konferensi mengenai kesehatan reproduksi dan kependudukan (Beijing dan Kairo).
  5. Berdasarkan pemikiran di atas kesehatan wanita merupakan aspek paling penting disebabkan pengaruhnya pada kesehatan anak-anak. Oleh sebab itu pada wanita diberi kebebasan dalam menentukan hal yang paling baik menurutdirinya sesuai dengan kebutuhannya di mana ia sendiri yang memutuskan atas tubuhnya sendiri

Salah satu usaha pemerintah adalah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi adalah dengan cara melakukan pendidikan kesehatan yang tidak hanya didapat dibangku sekolah tetapi juga bisa dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan oleh tenaga kesehatan, yang biasa disebut dengan promosi kesehatan ataupun penyuluhan kesehatan.

Mengingat tugas kita sebagai bidan adalah salah satunya memperkanalkan bagaimana cara hidup sehat dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi pada masyarakat maka didalam makalah ini kami akan membahas tentang “Promosi Kesehatan dalam upaya merubah cara pandang masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

2.1       Pendidikan Kesehatan

Konsep dasar pendidikan adalah proses belajar yang berarti di dalam pendidikan itu sendiri terjadi proses pertumbuhan perkembangan atau perubahan kearah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang pada individu, kelompok atau masyarakat dari tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi menjadi mampu mengatasi masalah-masalah kesehatannya sendiri.

Pendidikan kesehatan pada dasarnya ialah suatu proses mendidik individu/ masyarakat supaya mereka dapat memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Seperti halnya proses pendidikan lainya, pendidikan kesehatan mempunyai unsur masukan-masukan yang setelah diolah dengan teknik-teknik tertentu akan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan atau tujuan kegiatan tersebut.

Dengan demikian pendidikan kesehatan merupakan suatu proses yang dinamis. Tidak dapat disangkal pendidikan bukanlah satu-satunya cara mengubah perilaku, tetapi pendidikan juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam perubahan pengetahuan setiap individu (Sarwono, 2004). Pendidikan kesehatan merupakan bagian dari promosi kesehatan, dan merupakan suatu disiplin ilmu pendidikan yang berwawasan luas.

Menurut Green & Keruter (2000), pendidikan kesehatan merupakan proses yang menghubungkan informasi kesehatan dengan praktek kesehatan. Cara penyampaian informasi dalam kegiatan pendidikan kesehatan dilakukan dengan melibatkan ilmu lain termasuk psikologi sosial yang diperlukan ketika melakukan promosi (Kemm and Close, 1995).

Tujuan pendidikan kesehatan reproduksi yang disampaikan kepada masyarakat  adalah untuk memberikan informasi tentang fungsi organ reproduksi yang mengalami perubahan secara fisik dan juga perubahan psikologis sesuai dengan kehidupan di lingkungan sosial budayanya. Hal ini dilakukan agar pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi meningkat, karena pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku.

 

2.2       Promosi Kesehatan

Promosi kesehatan adalah proses memberdayakan dan memandirikan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan, serta pengembangan lingkungan yang sehat (Depkes, 2000).

Promosi kesehatan mencakup aspek perilaku, yaitu upaya untuk memotivasi, mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat agar mereka mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Istilah dan pengertian promosi kesehatan ini merupakan pengembangan dari istilah pengertian yang sudah dikenal selama ini, seperti Pendidikan Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan, KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).

Menurut Notoatmodjo (2005), Promosi Kesehatan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka mau dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri.

 

2.3       Kesehatan Reproduksi

Sehat adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan system reproduksi, fungsi serta prosesnya. (WHO, 1992).

Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. (UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992).

Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. (Depkes, 2001).

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik dan kesejahteraan social secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, spiritual memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dan masyarakat dan lingkungan.(BKKBN, 1996)

 

2.3.1    Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi

Secara luas, ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi :

  1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
  2. Penceghan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR) termasuk HIV/AIDS.
  3. Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi.
  4. Kesehatan reproduksi remaja
  5. Pencegahan dan penganan infertilitas
  6. Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis
  7. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker serviks, mutilasi genital, fistula dll.
  8. Kesehatan reproduksi ibu dan bayi baru lahir meliputi perkembangan berbagai organ reproduksi mulai dari sejak dalam kandungan, bayi, remaja, wanita usia subur, klimakterium, menopause, hingga meninggal. kondisi kesehatan seorang ibu hamil mempengaruhi kondisi bayi yang dilahirkannya, termasuk didalamnya kondisi kesehatan organ-organ reproduksi bayinya. permasalahan kesehatan reproduksi remaja termasuk pada saat pertama anak perempuan mengalami haid/ menarche yang bisa berisiko timbulnya anemia, perilaku seksual yang mana bila kurang pengetahuan dapat tertular penyakit hubungan seksual, termasuk HIV/AIDS. Selain itu juga menyangkut kehidupan remaja memasuki masa perkawinan. Remaja yang menginjak masa dewasa bila kurang pengetahuan dapat mengakibatkan risiko kehamilan usia muda yang mana mempunyai risiko terhadap kesehatan ibu hamil dan janinnya. selain hal tersebut diatas ICPD juga menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi juga mengimplikasikan seseorang berhak atas kehidupan seksual yang memuaskan dan aman. seseorang berhak terbebas dari kemungkinan tertulari penyakit menular seksual yang bisa berpengaruh pada fungsi organ reproduksi, dan terbebas dari paksaan. hubungan seksual dilakukan denganmemahami dan sesuai etika dan budaya yang berlaku.
  9. Penerapan pelayanan kesehatan reproduksi oleh Depkes RI dilaksanakan secara integratif memprioritaskan pada empat komponen kesehatan reproduksi yang menjadimasalah pokok di Indonesia yang disebut paket Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE) yaitu :
    1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
    2. Keluarga berncana
    3. Kesehatan reproduksi remaja
    4. Pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi, termasuk HIV/AIDS
    5. Sedangkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif (PKRK) terdiridari PKRE ditambah kesehatan reproduksi pada usia lanjut.

 

2.4     Pendidikan Kesehatan/ Promosi kesehatan dalam upaya merubah cara pandang masyarakat terhadap kesehatan reproduksi

  • Baik laki-laki maupun perempuan. Kesehatan reproduksi kurang dipahami oleh masyarakat, melahirkan masalah baru diakibatkan perilaku tidak aman : unwanted pregnancy, PMS, HIV/ AIDS, uncommunicable diseases, dll.
  • Kegiatan promosi kesehatan menjadi hal essensial. Menurut WHO, Promosi kesehatan : proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan mereka. Termasuk didalamnya upaya memperbaiki, memajukan, mendorong dan menempatkan kesehatan lebih tinggi pada kebutuhan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya.
  • Promosi kesehatan dapat berfokus pada individu, kelompok atau seluruh populasi dan menekankan pada komponen pendidikan, motivasional meliputi perubahan individu, kelompok serta tehnik” mempengaruhi masyarakat.
  • Intervensi promosi kesehatan akan efektif bila dilakukan kombinasi strategi. Fokus strategi dampak keluaran individu kelompok populasi pendidikan motivasi organisasi ekonomi peraturan teknologi adaptasi perilaku adaptasi lingkungan kualitas hidup kesehatan lebih baik
  • Merubah perilaku kesehatan: Membantu orang-orang membuat pilihan sehat adalah tantangan buat semua tenaga kesehatan.Individu memiliki kekebasan memilih dan beberapa orang mungkin memilih untuk terus menerus dengan perilaku tidak sehat (misalnya: merokok) karena meyakini bahwa merokok dapat menurunkan BB. Perubahan perilaku kesehatan merupakan proses kompleks yang melibatkan masalah psikologi, sosial dan lingkungan. Merubah perilaku terbukti efektif untuk mengubah banyak faktor masalah kesehatan seperti penyalahgunaan obat dan pengendalian BB.
  •  Pemberdayaan Prochaska dan Diclimente (1984) mendeskripsikan beberapa fase perubahan perilaku. Pemahaman terhadap fase ini membantu petugas kesehatan menuntun perubahan perilaku klien dari satu fase ke fase berikut. Tahap perubahan perilaku Fase pre kontemplasi. Pada fase ini klien tidak memiliki kesadaran untuk berubah. Promosi kesehatan pada fase ini difokuskan pada peningkatan kesadaran terhadap perilaku tidak sehat . Fase mulai terjadi perubahan perilaku. Klien sudah memiliki motivasi untuk berubah. Mendorong klien kearah perubahan merupakan tindakan yang sesuai
  • Tahap perubahan perilaku Fase Komitmen. Klien memiliki niat serius untuk berubah. Pada fase ini petugas membantu menterjemahkan niat menjadi rencana tindakan, strategi mengatasi masalah dan mengidentifikasi sumber-sumber yang mendukung. Buat jadwal perubahan perilaku dan review kemajuan secara periodik. Fase Tindakan adalah Klien mengubah perilakunya. Dukungan selama fase ini dapat berupa konsultasi teratur, kelompok pendukung melalui teman, keluarga, telpon. Fase Maintenens. Klien berusaha menjaga perilaku barunya. Strategi koping yang telah diidentifikasi sebelumnya sangat diperlukan. Dukungan yang berkelanjutan hal yang vital karena sebagian besar klien gagal pada awal fase ini.
  • Tahap perubahan perilaku Fase Relaps. Klien kembali ke perilaku lamanya. Petugas kesehatan harus mengidentifikasi alasan terjadinya relaps dan mengarahkan lagi ke fase kontemplasi. Rata-rata perokok memerlukan 3 kali siklus sebelum berhasil berubah perilakunya. Fase Keluar. Fase dimana perubahan perilaku kesehatan telah terjadi dan dapat dijaga keterlanjutannya.

  

BAB III

PENUTUP

 

3.1       Kesimpulan

Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.

Baik laki-laki maupun perempuan. Kesehatan reproduksi kurang dipahami oleh masyarakat, melahirkan masalah baru diakibatkan perilaku tidak aman : unwanted pregnancy, PMS, HIV/ AIDS, uncommunicable diseases, dll.

Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara merubah perilaku kesehatan dengan cara membantu orang-orang membuat pilihan sehat adalah tantangan buat semua tenaga kesehatan.Individu memiliki kekebasan memilih dan beberapa orang mungkin memilih untuk terus menerus dengan perilaku tidak sehat (misalnya: merokok) karena meyakini bahwa merokok dapat menurunkan BB. Perubahan perilaku kesehatan merupakan proses kompleks yang melibatkan masalah psikologi, sosial dan lingkungan. Merubah perilaku terbukti efektif untuk mengubah banyak faktor masalah kesehatan seperti penyalahgunaan obat dan pengendalian BB.

3.2       Saran

Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah kami ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan makalah selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

 

DAFTAR PUSTAKA

 http://kumpulanpelajarankulia.blogspot.com/2011/08/makalah-promosi-kesehatan.html

http://mily.wordpress.com/2011/03/31/makalah-kesehatan-reproduksi/

Tinggalkan komentar »

Cinta 2

Mereka berkata tentang serigala dan tikus
Minum di sungai yang sama
Di mana singa melepas dahaga

Mereka berkata tentang helang dan  hering
Menjunam paruhnya ke dalam bangkai yg sama
Dan berdamai – di antara satu sama lain,
Dalam kehadiran bangkai – bangkai mati itu

Oh Cinta, yang tangan lembutnya
mengekang keinginanku
Meluapkan rasa lapar dan dahaga
akan maruah dan kebanggaan,
Jangan biarkan nafsu kuat terus menggangguku
Memakan roti dan meminum anggur
Menggoda diriku yang lemah ini
Biarkan rasa lapar menggigitku,
Biarkan rasa haus membakarku,
Biarkan aku mati dan binasa,
Sebelum kuangkat tanganku
Untuk cangkir yang tidak kau isi,
Dan mangkuk yang tidak kau berkati

(Dari ‘The Forerunner))

:+: Kahlil Gibran :+:

Tinggalkan komentar »

Kisah Inspiratif 2 “10 Ribu Rupiah Membuat Anda Mengerti Cara Bersyukur”

Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka sarat dengan tas plastik belanjaan.

Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, “Beri kami sedekah, Bu!”

Istri Budiman kemudian membuka dompetnya lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1000 rupiah. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya, seolah ia ingin berkata, “Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan, tolong beri kami
tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan!”

Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya seolah berkata, “Tidak… tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu!”

Ironisnya meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian, karenanya Budiman ingin mengecek saldo rekening dia.

Di depan ATM, Ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol INFORMASI SALDO. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening.

Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10 ribu yang ia tarik dari dompet. Uang itu Kemudian ia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah.

Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan: “Alhamdulillah… Alhamdulillah… Alhamdulillah… Terima kasih tuan! Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Rumah tangga harmonis dan anak-anak yang shaleh dan shalehah. Semoga tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga…!”

Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun, apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, “Dik, Alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga….!”

Deggg…!!! Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung tegal untuk makan di sana.

Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu. Hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. “Ada apa Pak?” Istrinya bertanya.

Dengan suara yang agak berat dan terbata Budiman menjelaskan: “Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10 ribu rupiah!”

Awalnya istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya:
“Bu…, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak dan keluarga kita. Panjaaaang sekali ia berdoa!

Dia hanya menerima karunia dari Allah Swt sebesar 10 ribu saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10 ribu rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur, dan aku lupa berucap hamdalah.

Bu…, aku malu kepada Allah! Dia terima hanya 10 ribu begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterimakasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah, apakah dia yang menerima 10 ribu dengan syukur yang luar biasa, ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu namun sedikitpun aku tak berucap hamdalah.”

Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah kami para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu!

 

Tinggalkan komentar »

KISAH INSPIRATIF

Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya.

”Om beli bunga Om.
”Tidak Dik, saya tidak butuh,” ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya.

”Satu saja Om, kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om,” rayu si gadis kecil.

Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya si pemuda berkata, ”Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk? Kapan-kapan ya kalo Om butuh Om akan beli bunga dari kamu.”
Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
”Sudah selesai kerja Om, sekarang beli bunga ini dong Om, murah kok satu tangkai saja.” Bercampur antara jengkel dan kasihan si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.

”Ini uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap saja ini sedekah untuk kamu,” ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana.
Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. ”Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?” Dengan keluguannya si gadis kecil menjawab, ”Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta. Ibu saya selalu berpesan walaupun tidak punya uang kita tidak bolah menjadi pengemis.”
Pemuda itu tertegun, betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan, meski hasil tidak seberapa tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu, bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga hari itu.
Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita perjuangan.

Tinggalkan komentar »

“PARTNERSHIP BIDAN DAN PEREMPUAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN (WOMEN CENTERED CARE)”

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1        Latar Belakang

Perempuan adalah makhluk Bio-Psiko-Sosial-Kultural dan Spiritual yang utuh dan unik, mempunyai kebutuhan dasar yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangannya. Setiap perempuan merupakan pribadi yang mempunyai hak, kebutuhan serta harapan (Sofie, 2011).

Perempuan mengambil tanggung jawab terhadap kesehatannya dan keluarganya melalui pendidikan dan konseling dalam dalam membuat keputusan. Perempuan mempunyai hak untuk memilih dan memutuskan tentang siapa yang memberi asuhan dan dimana tempat pemberian asuhan. Sehingga perempuan perlu pemberdayaan dan pelayanan untuk memperoleh pendidikan dan informasi dalam menjalankan tugasnya (Hidayat, dkk, 2009).

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, kepada masyarakat khususnya perempuan. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan (Kurnia, 2009).

 BAB II

TINJAUAN TEORI

 

2.1   Partnership Bidan Dan Perempuan Dalam Pelayanan Kebidanan

2.1.1    Pengertian

Partnership menurut terjemahan Google adalah “kemitraan, persekutuan, perseroan, perkongsian, kongsi, perekanan (Translate google, 2011).

Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang telah diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktek kebidanan di negeri itu (Yulianti, Rukiah, 2011).

Pelayanan kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada klien yang menjadi tanggung jawab bidan mulai dari kehamilan sampai Keluarga Berencana (KB) termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan dapat mencapai / memperoleh  kehidupan yang lebih baik (Satria, 2008).

2.2    Woman Centred Care

2.2.1    Pengertian Woman Centred Care

Definisi bidan menurut International Confederation Of Midwives (ICM) yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan diakui oleh WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetrition (FIGO). Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan.

Menurut Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menetapkan bahwa bidan Indonesia merupakan seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.

Menurut Kep Menkes RI No. 900/MENKES/SK/VII/2002, Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku. Bidan adalah seseorang yang telah mendapatkan lisensi untuk melaksanakan praktek kebidanan (Wahyuningsih, 2005).

Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan balita. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan.

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, kepada masyarakat khususnya perempuan. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak.

Seorang pekerja profesional adalah seseorang yang terampil atau cukup dalam kerjanya dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilan terutama dalam memberikan pelayanan kebidanan.

 

2.2.2  Prinsip-prinsip Women Centered Care

Prinsip-prinsip dasar Women Centered Care adalah:

  • Memastikan perempuan adalah mitra sejajar dalam perencanaan dan pelayanan kebidanan maternitas.
  • Mengenali pelayanan yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan perempuan.
  • Memberikan informasi kesehatan dan memberikan pilihan kepada perempuan dalam hal : pemilihan terhadap kehamilan, persalinan, nifas, dll.
  • Memberikan penyuluhan dan pelayanan kebidanan kepada perempuan sehingga mereka mampu membentuk hubungan saling percaya antara sesama.
  • Bidan memberikan kontrol atas keputusan-keputusan dalam memberikan pelayanan kebidanan.

2.2.3  Sasaran Pelayanan Kebidanan

Sasaran pelayanan kebidanan adalah masyarakat khususnya perempuan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Upaya promotif meliputi ; meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat untuk berprilaku hidup sehat, meningkatkan proporsi keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih dan melakukan upaya penyuluhan kesehatan baik dengan menggunakan media ataupun langsung kepada masyarakat.

Upaya preventif meliputi ; meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, melakukan kunjungan antenatal secara rutin, mengkonsumsi makanan gizi seimbang, meningkatkan cakupan imunisasi dasar, meningkatkan pertolongan persalinan yang aman dan bersih, meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan sebagainya.

Upaya Kuratif meliputi ; meningkatkan sistem rujukan dan kolaborasi yang berkesinambungan, melakukan perawatan dan pengobatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

Upaya Rehabilitatif meliputi ; pasien penderita lumpuh melakukan rehabilitasi dengan mengikuti fisioterapi, pasien pasca operasi gangguan reproduksi (kanker rahim, kista, dll)

2.2.4    Pelayanan Kebidanan

Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktek profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan KIA dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat.

Pelayanan kebidanan dapat dibedakan menjadi  3 jenis yaitu :

  1. Pelayanan Kebidanan Primer adalah merupakan layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan.

Adapun pelayanan kebidanan primer sebagai berikut :

  1. Tugas mandiri
  2. Memberikan pelayanan dasar pada anak remaja dan wanita pranikah dengan melibat klien
  3. Memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal
  4. Memberikan asuhan kebidanan kepada klien dalam masa persalinan dengan melibatkan klien/keluarga
  5. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir
  6. Memberikan asuhan kebidanan pada klien dalam masa nifas dengan melibatkan klien/keluarga
  7. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana
  8. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita gangguan sistem reproduksi dan wanita dalam masa klimaterium dan menopause
  9. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi, balita dengan melibatkan keluarga
  10. Pelayanan Kolaborasi / Kerjasama adalah pelayanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan.

Pelayanan Kolaborasi / kerjasama terdiri dari :

  1. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga
  2. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi
  3. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan resiko tinggi dan keadaan kegawatan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga
  4. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama dalam keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan klien dan keluarga
  5. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan resiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi yang melibatkan klien dan keluarga
  6. Memberikan asuhan kebidanan pada balita dengan resiko tinggi dan yang mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi dengan melibatkan keluarga
    1. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke system layanan yang lebih tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan yang dilakukan oleh bidan ke tempat/ fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertikal atau meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu serta bayinya.

Pelayanan Ketergantungan / Rujukan terdiri dari :

  1. Menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga
  2. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada hamil dengan resiko tinggi dan kegawatdaruratan
  3. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga
  4. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan klien dan keluarga
  5. Memberikan asuhan kebidanan pada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan klien dan keluarga

Secara umum pelayanan dan penyuluhan yang diberikan dapat mengatasi masalah kesehatan untuk bayi dan balita, kesehatan untuk ibu hamil, kesehatan untuk ibu menyusui, kesehatan untuk keluarga, kesehatan reproduksi wanita usia subur, kesehatan reproduksi wanita usia lanjut, dan kesehatan reproduksi tingkat remaja. Kesadaran kaum perempuan yang semakin meningkat tentu akan membuat mereka hidup lebih berkualitas. Lebih lanjut, masyarakat berharap kegiatan penyuluhan tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan dapat berkesinambungan.

Pelayanan kesehatan reproduksi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perempuan sebagaimana mereka inginkan, serta mengetahui bahwa kebutuhan-kebutuhan ini sangat beragam dan saling terkait satu dengan yang lain. Hak Reproduksi maupun akses untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi adalah penting, sehingga perempuan dapat :

  • Mempunyai pengalaman dalam kehidupan seksual yang sehat, terbebas dari penyakit, kekerasan, ketidakmampuan, ketakutan, kesakitan, atau kematian yang berhubungan dengan reproduksi dan seksualitas
  • Mengatur kehamilannya secara aman dan efektif sesuai dengan keinginannya, menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan, dan menjaga kehamilan sampai waktu persalinan
  • Mendorong dan membesarkan anak-anak yang sehat seperti juga ketika mereka menginginkan kesehatan bagi dirinya sendiri

BAB III

PENUTUP

3.1     Kesimpulan

Partnership menurut terjemahan Google adalah “kemitraan, persekutuan, perseroan, perkongsian, kongsi, perekanan (Translate google, 2011).

Bidan adalah seorang yang telah menyelesaikan program pendidikan bidan yang telah diakui oleh negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk menjalankan praktek kebidanan di negeri itu (Yulianti, Rukiah, 2011).

Pelayanan kebidanan adalah penerapan ilmu kebidanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada klien yang menjadi tanggung jawab bidan mulai dari kehamilan sampai Keluarga Berencana (KB) termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan dapat mencapai / memperoleh  kehidupan yang lebih baik (Satria, 2008).

Partnership bidan dalam pelayanan kebidanan ada 2, yaitu pelayanan perempuan dan pemberdayaan perempuan

Adapun pelayanan dan penyuluhan yang diberikan adalah masalah kesehatan untuk bayi dan balita, kesehatan untuk ibu hamil, kesehatan untuk ibu menyusui, kesehatan untuk keluarga, kesehatan reproduksi wanita usia subur, kesehatan reproduksi wanita usia lanjut, dan kesehatan reproduksi tingkat remaja. Kesadaran kaum perempuan yang semakin meningkat tentu akan membuat mereka hidup lebih berkualitas.

Pelayanan kesehatan reproduksi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perempuan sebagaimana mereka inginkan, serta mengetahui bahwa kebutuhan-kebutuhan ini sangat beragam dan saling terkait satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

 

-          Admin, 2011. Peranan Bidan dalam Sistem Kesehatan Nasional.

Internet:http://obstetriginekologi.com/artikel/latar+belakang+peranan+bidan+dalam+sistem+kesehatan+nasional.html [akses: 12 Desember 2011]

-          http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://maternalhealthtaskforce.org/library/doc_download/690-woman-centred-care.

-          Kurnia, Hesti, 2011. Patnership Bidan Dan Perempuan Dalam Pelayanan Kebidanan,

Internet :  http://celebrat2002.blogspot.com/2009/02/partnership-bidan-dan-perempuan-dalam.html [ akses 12 Desember 2011)

-          Satria, 2008. Konsep dan Pengertian Pemberdayaan Masyarakat,

internet: http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2180843-konsep-dan-pengertian-pemberdayaan-masyarakat/#ixzz1bvKQZDlR [akses: 12 Desember 2011]

Tinggalkan komentar »

“Kepemimpinan dan Advokasi dalam Pelayanan Kebidanan”

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1  Latar Belakang

Kepemimpinan yang kuat dalam kebidanan sangat penting jika tantangan yang dihadapi profesi yang harus dipenuhi. Namun, seperti Jo Coggins menjelaskan, ada sejumlah hambatan yang harus diatasi dalam rangka untuk memperbaiki ini dan mendukung komitmen untuk wanita-berpusat perawatan.

Bidan telah memfasilitasi suatu budaya kerja yang mendukung dan proaktif di mana setiap individu didorong untuk secara teratur menilai dan memperbarui pengetahuan mereka untuk kepentingan praktik mereka sendiri dan untuk melindungi keselamatan perempuan dan bayi dalam perawatan mereka.

Selanjutnya, bidan melaksanakan kegiatan kepemimpinan dalam praktek sehari-hari mereka, meskipun mereka mungkin tidak menyadari hal itu. Ini termasuk memprioritaskan kebutuhan perawatan, advokasi pilihan perempuan dan menunjukkan intra dan antarprofesi bekerja untuk memastikan perbaikan berkesinambungan dalam perawatan standard. Dalam beberapa tahun terakhir, profesi bidan telah melihat pengenalan dan bidan spesialis dalam, misalnya, HIV dan diabetes. Mereka juga menunjukkan keterlibatan dalam masalah-masalah seperti risiko tinggi, manajemen dan penelitian.

Perkembangan ini tidak diragukan lagi menuntut keterbukaan untuk berubah dan tingkat keberanian untuk memenuhi tantangan yang berkaitan dan mengambil resiko yang diperlukan (Barber, 2000). Dari ini, jelas semua bidan memiliki kemampuan untuk menjadi agen perubahan dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan mereka. Ini bukan untuk mengatakan setiap bidan cocok, atau diharapkan untuk bercita-cita untuk posisi kepemimpinan klinis. Sebaliknya, Malby (1996) menunjukkan bahwa sementara semua bidan dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan mereka melalui pelatihan. Keterbatasan individu akan menentukan sejauh mana ini bisa efektif. Namun, mereka menunjukkan kemampuan kepemimpinan tertentu, dan yang ingin mengembangkan ini harus didorong dan diberi kesempatan untuk melakukannya.

Bidan dapat mengatasi hambatan dan memastikan profesi mereka dilengkapi dengan para pemimpin yang efektif, memerlukan upaya kolaborasi (Tucker, 2003). Namun, para pemimpin yang ada harus mengakui bahwa dalam profesi yang didominasi perempuan, karir pilihan dan peluang pembangunan harus memfasilitasi kualitas bawaan biologis perempuan, dan bahwa prioritas bidan individu akan berbeda (Pashley, 1998). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi para bidan, untuk dapat manjadi pemimpin profesional yaitu melalui pembangunan mereka sendiri sebagai pemimpin, dan sesama orang-orang praktisi yang berkontribusi dengan mendukung, mentoring dan mendorong rekan-rekan mereka.

Bidan juga harus dapat berperan sebagai advokator untuk dapat mempengaruhi masyarakat agar terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju & semakin baik terutama dalam bidang kesehatan.

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kepemimpinan

2.1.1        Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah perpaduan berbagai perilaku yang dimiliki seseorang sehingga orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mendorong orang lain bersedia dan dapat menyelesaikan tugas – tugas tertentu yang dipercayakan kepadanya ( Ordway Tead ).

Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas seseorang atau sekelompok orang untuk mau berbuat dan mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan (Stogdill).

Kepemimpinan adalah hubungan yang tercipta dari adanya pengaruh yang dimiliki seseorang terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut secara sukarela mau dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan ( Georgy R. Terry ).

Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktifitas seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu situasi tertentu ( Paul Hersay, Ken Blanchard ).

Dapat dipahami dari empat batasan di atas bahwa kepemimpinan akan muncul apabila ada seseorang yang karena sifat – sifat dan perilakunya mempunyai kemampuan untuk mendorong orang lain untuk berpikir, bersikap, dan ataupun berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.

2.1.2 Teori Kepemimpinan

Ada beberapa yang pernah dikemukakan, antara lain :
a. Teori orang besar atau teori bakat

Teori orang besar (the great men theory) atau teori bakat (Trait theory) ini adalah teori klasik dari kepemimpinan. Di sini disebutkan bahwa seorang pemimpin dilahirkan, artinya bakat-bakat tertentu yang diperlukan seseorang untuk menjadi pemimpin diperolehnya sejak lahir.

 b. Teori Situasi

Bertolak belakang dengan teori bakat ialah teori situasi (situasional theory). Teori ini muncul sebagai hasil pengamatan, dimana seseorang sekalipun bukan keturunan pemimpin, ternyata dapat pula menjadi pemimpin yang baik. Hasil pengamatan tersebut menyimpulkan bahwa orang biasa yang jadi pemimpin tersebut adalah karena adanya situasi yang menguntungkan dirinya, sehingga ia memiliki kesempatan untuk muncul sebagai pemimpin.

c. Teori Ekologi 

Sekalipun teori situasi kini banyak dianut, dan karena itu masalah kepemimpinan banyak menjadi bahan studi, namun dalam kehidupan sehari – hari sering ditemukan adanya seorang yang setelah berhasil dibentuk menjadi pemimpin, ternyata tidak memiliki kepemimpinan yang baik. Hasil pengamatan yang seperti ini melahirkan teori ekologi, yang menyebutkan bahwa seseorang memang dapat dibentuk untuk menjadi pemimpin, tetapi untuk menjadi pemimpin yang baik memang ada bakat – bakat tertentu yang terdapat pada diri seseorang yang diperoleh dari alam.

2.1.3  Gaya Kepemimpinan 

Telah disebutkan bahwa gaya kepemimpinan tersebut dipengaruhi oleh sifat dan perilaku yang dimiliki oleh pemimpin. Karena sifat dan perilaku antara seorang dengan orang lainnya tidak persis sama, maka gaya kepemimpinan (leadership style) yang diperlihatkanpun juga tidak sama.

Berbagai gaya kepemimpinan tersebut jika disederhanakan dapat dibedakan atas empat macam, yaitu :

  1. a.   Gaya Kepemimpinan Diktator

Pada gaya kepemimpinan diktator (dictatorial leadership style) ini upaya mencapai tujuan dilakukan dengan menimbulkan ketakutanserta ancaman hukuman. Tidak ada hubungan dengan bawahan, karena mereka dianggap hanya sebagai pelaksana dan pekerja saja.

  1. b.   Gaya Kepemimpinan Autokratis 

Pada gaya kepemimpinan ini (autocratic leadership style) segala keputusan berada di tangan pemimpin. Pendapat atau kritik dari bawahan tidak pernah dibenarkan. Pada dasarnya sifat yang dimiliki sama dengan gaya kepemimpinan dictator tetapi dalam bobot yang agak kurang.

  1. c.    Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Pada gaya kepemimpinan demokratis (democratic leadership style) ditemukan peran serta bawahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah. Hubungan dengan bawahan dibangun dengan baik. Segi positif dari gaya kepemimpinan ini mendatangkan keuntungan antara lain: keputusan serta tindakan yang lebih obyektif, tumbuhnya rasa ikut memiliki, serta terbinanya moral yang tinggi. Sedangkan kelemahannya : keputusan serta tindakan kadang – kadang lamban, rasa tanggung jawab kurang, serta keputusan yang dibuat terkadang bukan suatu keputusan yang terbaik.

  1. d.   Gaya Kepemimpinan Santai 

Pada gaya kepemimpinan santai (laissez-faire leadership style) ini peranan pimpinan hampir tidak terlihat karena segala keputusan diserahkan kepada bawahan, jadi setiap anggota organisasi dapat melakukan kegiatan masing – masing sesuai dengan kehendak masing – masing pula.

2.1.4        Pemimpin yang Efektif 

Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang memuaskan bagi terjadinya perubahan yang bermanfaat. Ada beberapa kepemimpinan yang efektif antara lain menurut :

Menurut Ruth M. Trapper (1989 ), membagi menjadi 6 komponen :

  1. Menentukan tujuan yang jelas, cocok, dan bermakna bagi kelompok. Memilih pengetahuan dan ketrampilan kepemimpinan dan dalam bidang profesinya.
  2. Memiliki kesadaran diri dan menggunakannya untuk memahami kebutuhan sendiri serta kebutuhan orang lain.
  3. Berkomunikasi dengan jelas dan efektif.
  4. Mengerahkan energi yang cukup untuk kegiatan kepemimpinan.
    1. Mengambil tindakan

 2.1.5   Pimpinan dan Kepemimpinan 

Manajer atau kepemimpinan adalah orang yang bertugas melakukan proses atau fungsi manajemen. Berdasarkan hierarki tugasnya pimpinan dikelompokkan sebagai berikut :

  1. Pimpinan tingkat pertama (Lower Manager)

Adalah pimpinan yang langsung berhubungan dengan para pekerja yang menjalankan mesin peralatan atau memberikan pelayanan langsung pada konsumen. Pimpinan ini diutamakan memiliki proporsi peranan technical skill yang terbesar dan konseptual skill yang terkecil.

  1. Pimpinan tingkat menengah (Middle Manager)

Adalah pimpinan yang berada satu tingkat di atas Lower Manager. Pimpinan ini menjadi saluran informasi dan komunikasi timbal balik antara Lower Manager dan Top Manager, yakni pimpinan puncak (di atas Middle Manager) sehingga pimpinan ini diutamakan memiliki kemampuan mengadakan hubungan antara keduanya. Konseptual skill adalah ketrampilan dalam penyusunan konsep – konsep, identifikasi, dan penggambaran hal-hal yang abstrak. Sedangkan techmnical skill adalah ketrampilan dalam melakukan pekerjaan secara teknik. Hubungan antara manusia merupakan ketrampilan dalam melakukan komunikasi dengan sesama manusia lain.

  1. c.   Pimpinan puncak (Top Manager)

Pimpinan puncak adalah manajer yang menduduki kewenangan organisasi tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan administrasi. Pimpinan ini memiliki proporsi peranan konseptual skill yang terbesar dan technical skill yang terkecil.

Tugas – tugas pimpinan :
a. Sebagai pengambil keputusan
b. Sebagai pemikul tanggung jawab
c. Mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sebagai pemikir konseptual
d. Bekerja dengan atau melalui orang lain
e. Sebagai mediator, politikus, dan diplomat.

2.1.5        Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan

Bidan dituntut harus mampu menerapkan aspek kepemimpinan dalam organisasi & manajemen pelayanan kebidanan (KIA/KB), kesehatan reproduksi dan kesehatan masyarakat di komunitas dalam praktik kebidanan (Permenkes 149 pasal 8). Bidan sebagai seorang pemimpin harus ;

a)      Berperan serta dalam perencanaan pengembangan dan evaluasi kebijakan kesehatan.

b)      Melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan dalam praktik kebidanan di masyarakat.

c)      Mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan data serta mengimplementasikan upaya perbaikan atau perubahan untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan di masyarakat.

d)     Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara proaktif, dengan perspektif luas dan kritis.

e)      Menginisiasi dan berpartisipasi dalam proses perubahan dan pembaharuan praktik kebidanan.

 

2.2      Advokasi dalam Pelayanan Kebidanan

2.2.1 Pengertian Advokasi

Istilah advocacy (advokasi) mulai digunakan dalam program kesehatan masyarakat pertama kali oleh WHO pada tahun 1984, sebagai salah satu strategi global pendidikan atau promosi kesehatan.

Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela dan memberi dukungan. Advoksai dapat pula diterjemahkan tindakan yang mempengaruhi seseorang.

Advokasi adalah kombinasi individu dan sosial tindakan yang dirancang untuk keuntungan politik dan masyarakat dukungan untuk tujuan kesehatan atau program tertentu. Tindakan dapat diambil oleh, atau atas nama, individu dan kelompok untuk menciptakan kondisi hidup yang mempromosikan kesehatan dan gaya hidup sehat.

Advokasi adalah suatu pendekatan kepada seseorang atau bidan/organisasi yang di duga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau pelaksanaan suatu  kegiatan. Secara operasional, advokasi adalah kombinasi antara gerakan perorangan dan masyarakat yang di rancang untuk memperoleh komitmet politis, dukungan kebijakan, penerimaan gagasan, atau dukungan terhadap system untuk suatu tujuan atau program tertentu.

Dengan demikian dapat disimpuilkan bahwa advokasi adalah kombinasi antara pendekatan atau kegiatan individu dan social, untuk memperoleh komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan social, dan adanya sistem yang mendukung terhadap suatu program atau kegiatan.

 

2.2.2 Tujuan Advokasi

Adapun Tujuan advokasi adalah sebagai berikut :

  1.  Adanya pemahaman atau kesadarah terhadap masalah kesehatan
  2. Adanya ketertarikan dalam menyelesaikan masalah kesehatan
  3. Adanya kemauan atau kepedulian menyelesaikan masalah kesehatan dengan memberikan alternatif solusi
  4. Adanya tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah kesehatan
  5. Adanya tindak lanjut kegiatan
  6. Adanya komitmen dan dukungan dari kebijakan pemerintah, sumberdaya, dan keikutsertakan berbagai pihak untuk memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah kesehatan.

Secara umum tujuan advokasi adalah untuk mewujudkan berbagai hak dan kebutuhan kelompok masyarakat yang oleh karena keterbatasannya untuk memperoleh akses di bidang sosial, kesehatan, politik, ekonomi, hukum, budaya, mengalami hambatan secara struktural akibat tidak adanya kebijakan publik yang bepihak kepada mereka. Dan pada intinya tujuan utama advokasi adalah untuk mendorong kebijakan publik seperti dukungan tentang kesehatan.

 2.2.3  Prinsip-Prinsip Advokasi

Advokasi tidak hanya sekedar melakukan lobby politik, tetapi mencakup kegiatan persuasif, memberikan semangat dan bahkan sampai memberikan tekanan (pressure) kepada para pemimpin institusi. Advokasi tidak hanya dilakukan individu, tetapi juga oleh kelompok atau organisasi, maupun masyarakat..

Advokasi terdiri atas sejumlah tindakan yang dirancang untuk menarik perhatian masyarakat pada suatu isu dan mengontrol para pengambil kebijakan untuk mencari solusinya. Advokasi juga berisi aktivitas-aktivitas legal dan politisi yang dapat mempengaruhi bentuk dan praktek penerapan hukum.

2.2.4  Advokasi dalam pelayanan kebidanan

Bidan berperan sebagai advocator dengan tugas antara lain :

  1. Mempromosikan dan melindungi kepentingan orang-orang dalam pelayanan kebidanan, yang mungkin rentan dan tidak mampu melindungi kepentingan mereka sendiri.
  2. Membantu masyarakat untuk mengakses kesehatan yang relevan dan informasi kesehatyan dan membertikan dukungan sosial.
  3. Melakukan kegiatan advokasi kepada para pengambil keputusan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan.
  4. Melakukan upaya agar para pengambil keputusan tersebut meyakini atau mempercayai bahwa program kesehatan yang ditawarkan perlu di dukung melalui kebijakan atau keputusan politik.
  5. Kebijakan itu dalam bentuk peraturan, Undang-Undang, instruksi yang menguntungkan kesehatan publik.

Sasarannya yaitu pejabat legislatif dan eksekutif. Para pemimpin pengusaha, organisasi politik dan organisasi masyarakat baik tingkat pusat, propinsi, kabupaten, keccamatan desa kelurahan.

2.2.5  Bentuk Kegiatan Advokasi

1.  Lobi Politik

Melakukan pendekatan dengan para pembuat keputusan setempat, agar mereka menerima commited atau usulan, dan akhirnya mereka bersedia mengeluarkan kebijakan atau keputusan-keputusan untuk membantu atau mendukung program tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.

2. Pendekatan dan Pelatihan Masyarakat

Melakukan pendekatan dan pelatihan-pelatihan kepada tokoh para masyarakat setempat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Tujuannya agar para tokoh masyarakat setempat mempunyai kemampuan seperti yang diharapkan program, dan dapat membantu menyebarkan informasi kesehatan atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar berfikir positif sehingga dapat dicontoh oleh masyarakat lain.

3. Penyuluhan Kesehatan (Seminar atau Presentasi)

Petugas kesehatan bersama-sama tokoh masyarakat melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan, konseling melalui berbagai kesempatan dan media. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

Seminar atau presentasi yang di hadiri oleh para pejabat lintas program dan lintas sektoral. Petugas kesehatan menyajikan masalah kesehatan di wilayahnya, lengkap dengan data dan iliutrasi yang menarik, serta rencana program pemecahannya. Kemudian masalah tersebut di bahas bersama yang akhirnya diharapkan akan diperoleh komitmen dan dukungan terhadap program  yamg akan dilaksanakan.

2.2.6  Media kegiatan Advokasi dalam pelayanan kebidanan

Menyampaikan masalah kesehatan menggunakan media dalam bentuk seperti :

  1. Lisan (langsung kepada sasaran) / Seminar
  2. Artikel (media massa)
  3. Berita
  4. Diskusi
  5. Penyampaian pendapat untuk membentuk opini publik dan lain sebagainya.

BAB III

PENUTUP

 

3.1  Kesimpulan

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang memegang peranan penting dalam pelayanan maternal dan perinatal, sehingga bidan dituntut untuk memiliki keterampilan kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan disertai dengan kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan pihak yang terkait dalam persoalan kesehatan di masyarakat.

Bidan dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya didasarkan pada kemampuan dan kewenangan yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (permenkes).

Permenkes yang menyangkut wewenang bidan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bidan harus dap bat berperan sebagai advokator untuk dapat mempengaruhi masyarakat agar terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju & semakin baik terutama dalam bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

 

-       Notoatmojo,soekijo. 1990. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

-       Glenz, Karen. 1990. Health Behavior and Health Education, Theory Research and Practice. San Francisco,oxford: Joosey-Bas Publiser.

-       http://peterpaper.blogspot.com/

-       http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/7A5709BC-7095-4DF5-8A02-546A0AE94FC2/0/hsp_introduction.pdf

 

 

2 Komentar »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.